Padang Panjang, Prokabar – Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Ketua KPK, Kepala BPKP, Kepala LKPP, dan Ketua BPK menggelar Video Conference (Vidcon) bersama Sekda Provinsi, dan kepala daerah, Bupati dan Walikota se-Indonesia terkait akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa di daerah.
Untuk Kota Padang Panjang sendiri acara Vidcon tersebut dihadiri oleh Wakil Walikota Padang Panjang, Drs. Asrul dan Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang, Sonny Budaya Putra,AP,M.Si beserta OPD terkait.
Hal ini berkaitan dengan pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19), Rabu (08/04).
Vidcon tersebut digelar sehubungan dengan masalah realokasi anggaran berkaitan dengan krisis Covid-19.
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D mengatakan saat ini kita sedang menghadapi pandemi global, krisis global Covid-19 yang sudah melanda semua negara. 203 Negara di Dunia saat ini semua sudah terpapar termasuk Indonesia
.
“Pemerintah saat ini harus memiliki sense of crisis, rasa bahwa ini adalah suatu krisis dan bukan krisis biasa karena krisis pandemi saat ini adalah krisis yang terluas didalam sejarah umat manusia,”ucapnya.
Berkaitan dengan itu dampak yang terjadi akibat dari pandemi tersebut, Dunia saat ini termasuk Indonesia, mengalami persoalan kesehatan yang bertimbal balik dengan masalah ekonomi.
Krisis Covid-19 ini memiliki dampak ekonomi yang luar biasa yang tidak dapat ditandingi oleh krisis ekonomi yang pernah dialami oleh Dunia sebelumnya.
“Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah saat ini berada pada posisi dilematis antara kesehatan publik, atau kesehatan masyarakat dengan menjaga ekonomi, “ujarnya.
Kalau Pemerintah mengutamakan kesehatan publik dapat mengorbankan stabilitas ekonomi, ketika ekonomi jatuh maka kekuatan kemampuan terutama keuangan untuk menangani krisis kesehatan dalam jangka panjang makin lama makin melemah, sehingga kesehatan publik yang diutamakan akan menjadi tidak terlindungi.
Oleh karena itu strategi utama Pemerintah saat ini adalah mengutamakan kesehatan publik tetapi juga menjaga ekonomi jangan sampai jatuh terlalu dalam.
“Begitu juga sebaliknya kalau kita mengutamakan ekonomi akan mengorbankan kesehatan publik, mengorbankan kemanusian jika terjadi banyak korban,”ungkapnya.(*/mht)
