Pesisir Selatan, Prokabar – Sebanyak 219 Kelompok Tani (Keltan) membantah pernyataan Camat Sutera Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumbar, banyaknya kelompok tani fiktif di kecamatan itu.
Ketua Kelompok Tani Lubuk Pinyao, Khairul Khandri mengegaskan, semua kelompok tani yang ada di Kecamatan Sutera telah memiliki SK tetap dari bupati. Bahkan, beberapa diantaranya ada yang memiliki SK dan Kementerian Pertanian.
“Anggotanya semua jelas. Tidak ada kaleng yang jadi anggota kelompom tani. Kami mau nanya juga sama camat. Mana yang fiktif itu dan seperti apa yang fiktif itu menurut dia,” ungkapnya pada Prokabar di Painan, Selasa 31 Maret 2020.
Seperti diberitakan salah satu Media Onlene Camat Sutera, Facruddin mengatakan, Anggota kelompok tani (poktan) Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan diduga banyak fiktif. Akibatnya bantuan yang digelontorkan oleh pemerintah yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh para petani justru dinikmati oleh segelintir orang.
Menurutnya, program sangat banyak seperti, cetak sawah, dapat bantuan mesin bajak sawah, mesin giling padi, mesin untuk pamanen padi.
Hal itu dibantah oleh Ketua Kelompok Tani Lubuk Pinyao, Khairul Khandri, semua Keltan yang tersebar di Kecamatan Sutera semuanya sudah memiliki SK dan tidak ada yang fiktif.
Padahal, yang membuat SK Keltan itu adalah masing-masing Wali Nagari. Selain itu beberapa Keltan bukan lagi SK dari bupati, melainkan SK Menteri Pertanian (Mentan).
Ia menambahkan, seluruh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disepakati bersama. Persyaratan SK adalah pertemuan hingga AD/ART harus dipenuhi.
Kalau sekarang ada yang mengatakan fiktif, ini tidak benar. Jangan-jangan Wali Nagari dan Camat sekarang tidak bekerja. Seluruh Keltan disini ada SK, baik dari Wali Nagari, Bupati dan bahkan dari Mantan, jelasnya.
“Kalau memang iya fiktif, coba Camat sebutkan mana saja kelompok itu yang fiktif. Ini camat sudah menuduh semua kelompok yang ada di Kecamatan Sutera. Di sini ada 219 Kalten dan 13 Gapoktan,” ujarnya pada Prokabar.com Selasa (31/3).
Ia menilai, Camat tidak tau dengan kondisi Keltan di kecamatannya. Atau Jangan-jangan ini ada unsur sakit hati. Bahkan, ada Keltan lain dari daerah yang study banding ke sini.
“Kalau memang benar yang dikatakan camat, bawah Keltan yang fiktif maka Camat tidak sejalan dengan Wali Nagari yang telah mengeluarkan SK Keltan ini,” ujarnya.
Pernyataan Camat tersebut merupakan pernyataan yang keliru bisa saja Camat merendahkan kewenangan Wali Nagari yang menerbitkan SK Keltan. Impormasi yang diterima Camat adalah impormasi politis yang membuat jatuhnya kredibilitas Wali Nagari di Sutera tentang penerbitan SK Keltan.
Pernyataan Camat pun adalah tidak masuk akal, karena setiap anggota Kelompok sudah terdaftar di pusat melalui entri data SIMLUTAN yg di entri di setiap Kantor Badan Penyuluhan Kecamatan (BPK).
Selain itu, katanya, semua Keltan yang ada di Sutera suda mengikuti program Kartu Tani (KT) dan sudah didaftarkan ke Bank Madiri Cabang Padang dengan persyaratan foto kopi Kartu Keluarga dan foto kopi KTP. Kira-kira dimana Camat itu menilai bawah Keltan itu fiktif?
Selain itu, Alat Bantuan Pertanian (Alsintan) yang diberikan oleh pemerintah semuanya beroperasi disawah Keltan masing-masing, bahkan bisa membantu Keltan yg belum mendapatkan Alsintan, dengan upah yang telah di tetapkan bersama Keltan dan anggota, jelas Khairul.
Selaras dikatakan Ketua Keltan Murni, Busri mengatakan, sebaliknya, Camat Sutera menuding bahwa penyebar isu informasi tersebut hanya bermaksud mendiskreditkan instansi di Pertanian dan Wali Nagari.
Keltan yang ada di Sutera terdata legalitasnya. Itu Camat hanya bisa bohong. Siapapun yang menuding adanya Keltan fiktif di Sutera harus menunjukkan bukti-bukti yang kuat.
Dikatakannya, tudingan Camat adanya Keltan fiktif di Sutera tidak lah benar, karena hingg kini Keltan di Sutera masih mendapatkan bantuan dari pihak-pihak terkait.
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Pessel, Nuzirwan menanggapi, tidak ada Keltan yang fiktif di Sutera. Kewenangan Keltan ada di Dinas Pertanian, bukan di Camat.
“Dimana Camat tau itu? Kewenangan ini ada di Dinas Pertanian, jangan ribut masalah itu, mari kita sama-sama memberantas Covid-19. bukan itu yang dimasalahkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, ketika dikonfirmasi kepada Camat, dia tidak pernah mengatakan Keltan di Sutera yang fiktif.” Camat mengatakan kepada saya tidak pernah dia mengatakan Kalten di Sutra yang fiktif,” jelasnya.
Ketika dikonfirmasi kepada Camat Sutera Facruddin, tidak menjawab sambung telpon dari Prokabar.com bahan tidak membalas pesan WhatsApp,(min)
