Payakumbuh, Prokabar — KPU kota Payakumbuh hanya menangani pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumbar pada pilkada serentak 23 September 2020 nanti. Namun persiapan mereka tak mau kalah dengan KPU yang melaksanakan pemilihan bupati dan walikota.
Ternyata mereka mematok target partisipasi pemilih 88 persen. Hal ini diungkap Komisioner KPU Payakumbuh dalam pertemuan dengan Anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt Bandaro Basa, S.IP., MH, Rabu 11 Maret 2020.
“Semangat KPU Kota Payakumbuh untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Pilkada Serentak Tahun 2020 harus kita dukung. Terlebih mereka mematok target punya acuan capaian pemilihan sebelumnya,” tegas Leonardy usai pertemuan di ruang Ketua KPU Kota Payakumbuh.
Ditegaskannya, target 88 persen itu jauh melebihi target partisipasi pemilih secara nasional yang hanya 77,5 persen. Bahkan lebih tinggi dari target KPU Provinsi Sumbar yang 79 persen.
Hanya saja, Komisioner KPU Payakumbuh mendasarkan targetnya itu pada partisipasi pemilih pada pilkada 2017, pilpres dan pileg 2019. KPU berhasil meningkatkan partisipasi pemilih menjadi 84 persen.
Dukungannya sebagai Anggota DPD RI sangat beralasan. Leonardy yang tergabung di Komite I DPD RI mengungkapkan Komite I semangatnya adalah menyukseskan Pilkada Serentak. Makanya anggota komite yang satu orang per provinsi diminta untuk mengawasi pelaksanaan pilkada, mendorong agar pelaksanaannya sukses.
Kesuksesan pilkada itu salah satu diantarnya partisipasi pemilih tinggi. Guna meningkatkan partisipasi ini tak lain dengan menggencarkan sosialisasi oleh penyelenggara pemilu. Makanya Leonardy melakukan kunjungan kerja ke KPU Kota Payakumbuh dan lainnya.
Leonardy yang ingin mendengarkan tahapan pilkada yang telah dilaksanakan, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih, upaya menjaga netralitas dan upaya menyelenggarakan pesta demokrasi ini secara lansung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan bebas dari sengketa. Ini dimulai dengan penyeleksian PPS (penyelenggara ad hoc) yang sehat, muda dan punya kapasitas.
Leonardy juga mengharapkan pandangan KPU terkait upaya revisi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang kini tengah berproses. Sebagai penyelenggara, KPU tentu perlu didengar aspirasinya untuk pemilihan yang lebih baik ke depannya. Terutama adilkah secara demokrasi jika ada calon yang harus mundur dari pekerjaannya jika mencalon sementara petahana bisa cuti selama kampanye.
Ketua KPU Kota Payakumbuh, Haidi Mursal, SP menyebutkan KPU Payakumbuh hanya mendapatkan hibah dari KPU Provinsi Sumbar sebesar Rp9,8 miliar. Karena hanya melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar.
“Meski tidak ada hibah dari pemerintah daerah, KPU Kota Payakumbuh tetap mendapat fasilitasi tenaga dan tempat untuk sekretariat PPS,” ujar Haidi didampingi komisioner Ade Juniarto Marlina, S.IP, Nofal Ardi, Nina Trisna, S.HI serta Sekretaris Dipa Surya Persada, SSTP, MM.
Disampaikan Haidi, mulai 10 Maret ini mereka tengah menyeleksi PPS. Dari yang mendaftar 341 orang, akan diterima 141 orang.
PPS ini tidak boleh lebih dua kali, dan tidak boleh terdaftar sebagai anggota atau pengurus partai pada lima tahun terakhir. Jika tidak, KPU terpaksa menyatakannya tidak memenuhi syarat.
Adapun verifikasi faktual bacalon gubernur dari independen bakal dilakukan pada 26 Maret nanti. Mereka siap melakukannya. Hanya saja KPU bakal kerepotan dengan mobilitas penduduk Payakumbuh yang tinggi. Pengalaman sebelumnya, saat melakukan verifikasi ke lapangan pemberi dukungan tidak ditemui dan penghubung (LO) dari bacalon tidak ada di kelurahan.
KPU bakal kesulitan menyurati agar pemberi dukungan didatangkan ke kantor PPS maksimal tiga hari dari saat tidak ditemukan. “Kami berharap tidak ada aturan yang dilanggar dan berharap LO dari calon independen ada di tiap kelurahan,” ungkapnya.
Ditambahkan Nina Trisna, sosialisasi akan menyasar parpol, ASN, NGO, OKP, ormas, tokoh masyarakat dan lembaga pendidikan yang banyak pemilih pemula. Dalam sosialisasi, KPU bekerjasama dengan dinas atau lembaga terkait lainnya. Soal netralitas ini juga akan disosialisasikan.
KPU Payakumbuh juga akan membentuk kelurahan sadar pemilu. Akan dibentuk di 47 kelurahan di Payakumbuh. “Jumat depan akan dilakukan sosialisasi ke parpol. Ini kegiatan perdana kami dan kami harap Bapak Leonardy bisa hadir juga,” kata Nina.
Jumlah pemilih, kata Nofal, di TPS yang ditetapkan maksimal 800 orang pasti akan berdampak pada partisipasi pemilih. Atas pertimbangan geografis, jarak rumah pemilih ke TPS dan SDM yang dimiliki KPU maka ditetapkan jumlah TPS sebanyak 231 buah.
“Demi partisipasi pemilih kami tetapkan satu TPS sebanyak 385 pemilih. Padahal untuk jumlah DPT sebanyak 84.830 orang jika memakai pedoman itu hanya ada 101 TPS di Payakumbuh. Ini bisa jadi masukan nantinya Pak Datuk,” pungkasnya. (rel)
