Padang, Prokabar – Anggota DPR RI Ir. H. Mulyadi berkomitmen akan melibatkan seluruh pihak untuk terlibat dalam usahanya memajukan Provinsi Sumatra Barat. Kemajuan Sumbar tidak akan terwujud tanpa ada kerja sama antara masyarakat hingga pemerintah.
“Semua pihak harus terlibat untuk berkontribusi memajukan Sumbar, dari masyarakat, wakil rakyat hingga jajaran pemerintah harus bersatu berjuang bersama untuk memajukan daerah kita,” tutur Mulyadi ketika berbincang selepas sholat Jum’at (28/2).
Mulyadi yang telah dipercaya masyarakat Sumbar sebagai anggota DPR RI selama tiga periode berturut-turut sangat memahami permasalahan yang ada di Ranah Minang. Mulai dari minimnya lapangan kerja hingga ketidakstabilan harga bahan pokok. Untuk mengatasi hal tersebut, mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Mulyadi mengaku telah memiliki rencana besar untuk memanfaatkan semua potensi, terutama sektor pariwisata.
Dia menilai, sektor pariwisata dapat meningkatkan perekonomian Sumbar di masa mendatang. Mengingat sektor pariwisata memberikan banyak manfaat, diantaranya adalah penyediaan lapangan kerja dan penambahan pendapatan asli daerah. Jika pariwisata menggeliat maka roda ekonomi akan terus bergerak, mulai dari pendapatan di bidang kuliner, oleh-oleh, agen perjalanan dan penginapan.
Dengan pariwisata masalah seperti minimnya lapangan kerja juga dapat teratasi. “Permasalahan kita adalah menurunnya kondisi ekonomi karena itu lapangan kerja juga sulit, harga bahan pokok juga tidak stabil,” ujarnya.
Kata Mulyadi, yang kini calon kuat Gubernur Sumbar periode 2020-2025, jika kita manfaatkan secara maksimal keindahan alam kita, Insya Allah akan memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan ekonomi kita. Kalau ekonomi baik permasalahan lapangan kerja tadi Insya Allah dapat teratasi,” lanjut Mulyadi.
Ir. H. Mulyadi juga memaparkan akan berjuang untuk menarik dana investasi pembangunan dari pemerintahan pusat, mulai dari kementerian hingga DPR RI. Mengingat pembangunan sarana dan prasarana di Sumbar berjalan lamban karena hanya mengandalkan APBD. APBDnya pun hanya di angka Rp7 triliun untuk tahun 2020. Sangat jauh ketika dibandingkan dengan APBD provinsi tetangga yakni Riau dan Sumatra Utara yang mana di atas angka Rp10 triliun.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD kita untuk melakukan pembangunan. Pemimpin harus inovatif dan kreatif agar pembangunan tak hanya mengandalkan APBD,” kata dia.
Selama menjadi wakil rakyat di Senayan, Mulyadi banyak mendorong pembangunan dengan bantuan dan investasi dari kementerian dan pemerintah pusat. Dalam tiga periode anggota DPR, Mulyadi terkenal ‘bertempur’ untuk menggaet dana pembangunan ke Sumbar. Nilainya mencapai Rp6 triliun dalam bentuk proyek pembangunan. Ini akan terus dilakukan Ir. H. Mulyadi untuk memajukan Sumbar. (rls/ad)
