Banjarmasin, Prokabar — Perkembangan media sosial (medsos) yang sangat pesat, bahkan cenderung bebas tak terbatas, ternyata tidak membuat pers konvensional harus ketar-ketir. Masih banyak pihak yang merindukan informasi yang benar dan objektif, dan itu hanya didapat di media cetak, elektronik, dan digital yang legal formal.
Hal itu diungkapkan Sekjen DPD RI Reydonnyzar Moenek sebagai refleksi pada momentum peringatan Hari Pers Nasional (HPN), Sabtu (8/2).
Masyarakat di daerah-daerah, kata pamong senior yang akrab disapa Donny ini, sangat membutuhkan informasi yang benar, agar tidak terjebak pada pemberitaan yang berpotensi menimbulkan konflik, kegaduhan politik, memecah-belah, merusak tatanan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.
Era digitalisasi dan medsos dewasa ini, menurut Juru Bicara Mendagri era Gamawan Fauzi itu, harus menjadi peluang dan panggilan sejarah bagi media mainstream, formal dan legal untuk menyuguhkan berita-berita yang benar,
mencerdaskan, mencerahkan sekaligus meluruskan berita-berita hoaks, fitnah, caci-maki, dan sebagainya. “Sehingga kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara ini tetap harmonis, damai dalam bingkai NKRI,” tegasnya.
Ia mengimbau insan pers untuk terus-menerus meningkatkan kedewasaannya dalam membuat berita yang objektif, proporsional, profesional, dan selalu mengedepankan cover both side (keberimbangan berita) serta bertanggung jawab.
“Jadi, atas nama Kesekjenan DPD RI saya mengucapkan selamat Hari Pers Nasional (HPN). Bagi saya pers telah berkontribusi besar mewujudkan cita-cita kemerdekaan RI dan menjaga keutuhan NKRI hingga hari ini,” kata Donny Moenek yang dikenal dekat dengan wartawan dan pernah menyebut media sebagai istri keduanya ketika menerima Elshinta Award 2012.
Donny menilai HPN yang jatuh pada 9 Februari 2020 sangat dibutuhkan untuk mengenang dan menghargai sejarah pers nasional sebagai kekuatan demokrasi keempat setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Terlebih di tengah derasnya berita hoaks di medsos saat ini, fungsi pers tak dapat dibantah untuk menjawab, mengonfirmasi dan mengklarifikasi berita-berita medsos yang distortif, cenderung menyimpang dari fakta yang sebenarnya, dan mengancam disintegrasi bangsa.
Selain itu, ia meyakini pers sangat berperan besar untuk efektivitas penyelenggaraan pembangunan, harmonisasi, dan stabilitas di daerah. Itu sejalan dengan tugas-tugas konstitusional DPD RI, terutama dalam penyusunan regulasi atau peraturan perundang-undangan terkait daerah.
Donny mengakui tetap menghargai berita-berita yang berbasis opini dan persepsi di media sosial maupun media mainstream sepanjang tidak membenturkan dinamika masyarakat, merusak persatuan dan keutuhan NKRI.
Yang terpenting lagi, pers juga harus menjadi pilar demokrasi dan demokratisasi dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.
“Kebebasan bukan berarti tanpa batas, dan apalagi berdemokrasi di Indonesia ini tetap menjunjung kebersamaan, gotong-royong, tepo seliro, tenggang rasa, moral, dan akhlak untuk keharmonisan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara ke depan,” kata Donny Moenek.(rel)
