Jakarta, Prokabar – Kita belum pernah membuat panduan fasilitasi pemberdayaan advokasi masyarakat di desa hutan, desa pertambangan dan desa-desa lainnya yang memiliki tantangan konflik agraria. Demikian disampaikan M. Fachri, Direktur PMD Dirjend PPMD Kemendesa PDTT, dalam suatu kesempatan diskusi bersama konsultan nasional untuk pendampingan desa (5/2) di Sekretariat pusatnya di lingkungan Kantor Menteri Desa kalibata 17.
Menurut Fachri, capaian tinggi dari kerja konsultan nasional salah satunya adalah data desa yang cukup paripurna.
Dalam kesempatan diskusi tersebut hadir Ridha Saleh, mantan Komnas HAM RI, sebagai pemantik diskusi. Membuka pembicaraannya, Ridha menyampaikan problem yang besar adalah ada 30-an ribu desa ada di wilayah hutan.
“Kalau kita buka desa, hampir semua desa tidak semua lepas dari konflik, khususnya terkait tiga hal, yaitu sumber daya alam, kedua rentan terhadap konflik sosial dan problem sumber daya manusia. Mari kita lihat, kalau ada desa yang gagal, tidak lepas dari tiga hal tersebut. Konflik yang ada di desa kebanyakan adalah konflik masa lalu. Ada pula konflik baru, misalnya terkait dengan kebijakan perhutanan sosial. Artinya peraturan perhutanan sosial juga tetap menuai konflik,” paparnya.
Ridha, melanjutkan, satu-satunya yang berikat langsung dengan kepentingan masyarakat atau basis sosial adalah desa.
“Sangat kita sayangkan kalau kementerian desa tidak bisa menjadi stimulator penyelsaian konflik agraria atau konflik di desa tersebut. Mengapa, karena Kementerian ini tidak punya kepentingan apapun. Dengan kata lain, penyelesaian konflik membutuhkan lembaga yang imparsial. Dan itu ada di Kementerian desa,” tandasnya.
“Problem konflik di daerah dan desa sebenarnya bukan konflik undang-undang tapi konflik kebijakan. Saya berani, periksa peraturan menteri desa sinkron dengan peraturan dari kementerian Kehutanan. Jadi konfliknya adalah konflik antar regulasi yang dikeluarkan antarkementerian, bukan di Undang-Undang,” jelas Ridha menyikapi wacana Omnibuslaw. (rls)
