Tanah Datar, Prokabar – Sebagai partai terakhir yang membuka penjaringan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar periode 2021-2026, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga menjadi tempat berlabuh Wahyu IP.
Diantar tokoh masyarakat dan pemuda, Wahyu IP secara resmi mengembalikan formulir yang telah lebih dahulu beliau ambil beberapa waktu lalu, pada Sabtu (18/1).
Dalam sambutannya Wahyu IP mengatakan jika ia serius maju menjadi kepala daerah di Tanah Datar dan berkeinginan diusung oleh PKS. Keinginan maju itu juga didasari atas keprihatinan terhadap Tanah Datar, baik dari segi tatanan sosial, pemerintahan, politik dan ekonomi masyarakat.
“Saya prihatin dengan Tanah Datar. Sebagai tempat lahirnya ABS SBK di bumi Minangkabau, saya tidak ingin Luhak Nan Tuo mengalami kemunduran. Saat ini prestasinya nomor 2, tapi dari belakang di tingkat provinsi. Begitu juga dengan keamanan masyarakat dan ekonominya. Saya ingin memberikan itu kepada kampung halaman. Tentunya yang syariah ekonominya” ucap Wahyu.
Di hadapan ketua DPD PKS Tanah Datar, Saidani, Wahyu IP juga mengaku termotivasi dengan kader PKS di salah satu kabupaten kota di Sumatera Barat, yang mana kadernya di parlemen tidak mengambil gajinya selama menjabat.
“Saya termotivasi dengan kader PKS, kalau tidak salah di Pariaman. Duduk sebagai legislator ia tidak mengambil gajinya. Saya juga berkomitmen, tidak akan mengambil gaji jika diamanahkan, dan gaji itu akan saya kembalikan kepada masyarakat,” tambahnya lagi.
Sementara itu, Ketua DPD PKS juga mengungkapkan jika beliau telah mengenal Wahyu IP sejak 2004 lalu, saat Wahyu mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
“Kenal beliau sejak 2004, karena beliau maju (cakada) juga waktu itu. Semoga keinginan beliau maju terkabul dan mimpi beliau untuk Tanah Datar dapat terwujud. Wahyu yang mendaftar ke PKS juga merupakan silaturahmi yang tak terputus antara PKS dan Wahyu IP,” ucap Saidani
Sementara itu, ketua penjaringan, bakal calon Bupati dan Wakil Bupati DPD PKS, Abu Bakar mengungkapkan jika proses penentuan siapa yang akan diusung menjadi calon kepala daerah di semua partai hampirlah sama.
Setiap putusan berada ditangan DPP, begitu juga dengan PKS. Meski demikian setiap calon yang mengembalikan formulir pendaftaran akan terlebih dahulu melalui verifikasi secara internal, dan kemudian dilanjutkan ke DPW dan DPP.(eym)
