ICBS Harau: Antara Sekolah Agama Bonafid, Kampung Keeropa-Eropaan dan Status Bangunan Liar

Penulis -

Selasa, 7 Januari 2020 - 18:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Harau, Prokabar – Sejumlah pejabat, pengusaha dan orang berduit di Sumatera Barat, berbondong-bondong menyekolahkan anaknya ke ICBS Harau, di Limapuluh Kota.

Inilah sekolah agama bonafid yang untuk masuknya saja, harus merogoh kocek tak sedikit. Kalaupun tidak kaya-kaya benar secara materi, sekolah agama swasta tersebut biasanya menjadi incaran masyarakat golongan ekonomi menengah.

“Pendidikannya di sana bagus, aktifitas belajar anak juga jelas. Kami tenang menyekolahkan anak di ICBS Harau,” kata seorang walimurid diwawancarai Prokabar, Selasa (7/1).

ICBS Harau sendiri, berdiri sudah lumayan lama. Bahkan, untuk meresmikannya saja, pihak yayasan sengaja menghadirkan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan Bupati Irfendi Arbi pada pertengahan 2016 lalu.

Sejumlah warga Kecamatan Harau yang ingin “memondokan” anaknya di kampus penghafal alquran itu, harus urung niat karena tak punya uang banyak.

“Masuk pertama saja, itu bayarannya mahal. Tapi mau bagaimana, namanya sekolah swasta,” celutuk warga keselarasan Harau.

Anggota DPRD Limapuluh Kota Marsanova Andesra menyorot, dugaan bangunan ilegal yang saat ini dimiliki ICBS Harau. Pernyataan Andes menuai pro dan kontra.

Banyak yang mendukung politisi PAN tersebut, pun ada juga warga dunia maya di jejaring facebook dan WA grup mencoba membenarkan, jika tidak jadi persoalan benar bangunan tak berizin asal sekolahnya sekolah agama.

Baca Juga :  KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan

Sejumlah pengamat kebijakan publik mendukung DPRD, segera membentuk Pansus soal kawasan Lembah Harau yang saat ini diisi bangunan sekolah hingga beberapa persoalan objekwisata diduga ilegal lainnya.

“Kita harus memisahkan persoalan aktifitas belajar mengajar di ICBS Harau, dengan status bangunannya. Kalau pondoknya, jelas bagus. Yang jadi soal bukan proses belajar mengajar tapi bangunan tak ada izin. Ini tentu kita pisahkan dulu atah dan beras,” kata Jumadi Sahril, aktivis kebijakan publik Limapuluh Kota.

Tidak itu saja, banyak pula pihak menilai, Pemkab sudah kecolongan. “Ini seharusnya dari awal, tidak dibiarkan. Kalau memang tidak ada izin, kenapa dari awal Pemkab terindikasi tutup mata? Bahkan, Gubernur diduga berani juga meresmikannya,” kata pegiat lainnya.

Kepada sejumlah wartawan, Marsanova Andesra menyebut, keberadaan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP- IT) di bawah naungan Yayasan Insan Cendekia Boarding School ( ICBS ) kuat diduga berada tepat di kawasan hutan lindung dan geologi. Khawatirnya, perihal ini dapat melabrak UU Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta RTRW.

*KAMPUNG KEEROPA-EROPAAN*
Selain memiliki pondok pesantren modern dan bonafid, ICBS Harau diduga bekerjasama dengan sejumlah pengusaha, juga mengembangkan bisnis ‘Kampung Eropa’.

Perkampungan dengan miniatur icon-icon wisata di Eropa itu, disebut oleh banyak pegiat wisata dan budaya, jelas merusak tatanan Lembah Harau. “Bahkan, untuk menggelar ivent budaya, sudah tidak cocok lagi di sana. Padahal, Harau itu ‘mahal’ dan menang selama ini, karena naturalisasi alamnya,” sebut sejumlah budayawan.

Baca Juga :  Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

Beberapa tokoh masyarakat Sumatera Barat juga menyorot, keberadaan kampung keeropa-eropaan itu. “Sebenarnya, ini bagus. Tapi tentu nilai Harau jadi rusak,” kata beberapa tokoh masyarakat.

Belum lagi, aktivitas bayar membayar di Kampung Eropa dinilai tinggi. “Tiket masuk Lembah Harau, itu wajib dibayar. Masuk kampung eropa yang milik swasta itu juga bayar lagi. Apakah pendapatan ini ada masuk ke PAD?,” kata sejumlah perantau.

Penasaran dengan keberadaan ICBS, wartawan mencoba melakukan klarifikasi ke warga setempat. Ketua LPM Nagari Tarantang, Harau, Limapuluh Kota, Sumbar Harnopen, menjelaskan, warga sekitar mengeluhkan tentang keberadaan ICBS atas beberapa hal.

Disamping berdiri di lokasi yang kurang tepat dan dalam kawasan resapan air yang diduga ilegal, juga terkait hubungan sosial pihak yayasan terhadap warga.
Disinyalir, selama berdirinya ponpes ICBS di Kawasan lembah Harau itu, nyaris tidak ada kontrobusinya bagi masyarakat sekitar, terutama warga Jorong Lubuak Limpato.

Sempat warga masyarakat sekitar mengundang pihak ICBS untuk bermusyawarah duduk bersama, namun tidak pernah ditanggapi dan ini menguatkan signal serta indikasi, pihak yayasan memposisikan diri mereka sebagai kelompok ekslusif dan tertutup.

Baca Juga :  Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

“Setahu kami, hanya ada 2 orang warga asli yang bersekolah di lokasi tersebut. Alasannya, tidak lulus seleksi. Entah benar seleksi, atau jangan-jangan gegara kurang tebal dompet?,” curiga warga lainnya.

*ICBS MENJAWAB*
Terpisah, menjawab tudingan negatif yang dialamatkan ke ICBS, humas Yayasan Insan Cendikia Boarding School, Sony kepada anggota Balai Wartawan, membantah bulat-bulat sangkaan itu.

“Tidak benar informasi miring yang dialamatkan kepada kami. Justru keberadaan ICBS yang berdiri sejak Tahun 2015 silam, telah mampu mengangkat faktor ekonomi masyarakat dan daerah terutama dibidang pariwisata,” kata dia.

Walau dirinya mengakui jika lokasi keberadaan IBCS belum memiliki segala perizinan, namun bukan ilegal seperti yang dikatakan. “Izin masih proses. Tapi kami menolak jika dikatakan ilegal,” jelasnya.

“Saat ini setiap bulan Yayasan ICBS selalu memberikan santunan kepada anak yatim sekitar dengan total Rp 4 jutaan perbulan. Kemudian, memberikan bantuan paket sembako terutama menjelang lebaran setiap tahun dengan nilai Rp 60 juta,” klaim dia.

Banyak pengamat menyesalkan, pihak yayasan hanya menilai persoalan dari materi semata. “Kalau soal zakat, bantuan, sumbangan itu hak yayasan. Masalahnya bukan di sana, bukan pula di pendidikannya, tapi di status bangunannya,” beber beberapa pegiat.(vbm)

Follow WhatsApp Channel prokabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 
Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh
KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api
KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan
Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026
Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar
Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar
HUT Pasaman Belasan SMA Sederajat Ikuti Lomba Pionering
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 7 Oktober 2026 - 12:01 WIB

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Oktober 2026 - 10:56 WIB

Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh

Rabu, 7 Oktober 2026 - 09:21 WIB

KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:53 WIB

Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:50 WIB

Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

Berita Terbaru

Daerah

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Okt 2026 - 12:01 WIB

Artikel

Pukul 23.00 WIB, Uang Tak Laku Lagi di Pasaman

Selasa, 6 Okt 2026 - 20:33 WIB