Padang, Prokabar — Pemerintah Kota Padang melakukan rotasi besar-besaran dengan melakukan pelantikan ke sejumlah pejabat untuk jabatan eselon II, III dan IV, Selasa (31/12).
Adapun salah satu jabatan eselon II yang dirotasi adalah Kepala BPBD Kota Padang yang sebelumnya di isi oleh Edi Hasymi dan kini digantikan oleh Barlius yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan.
Terkait pergantian tersebut, Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana Kota Padang, Maidestal Hari Mahesa menilai kurang tepat, karena posisi tersebut baiknya di isi oleh orang yang memiliki latar belakang ilmu kebencanaan.
“Beliau (Barlius) saat ini diberikan amanah sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kota Padang. Yang sebelumnya beliau adalah Kadis Pendidikan. Apakah Beliau punya Latar belakang dan ilmu tentang Kebencanaan, Mitigasi, Edukasi hingga kelengkapan dasar tentang kebencanaan ? Pernahkah beliau mengikuti serta memiliki dasar ilmu tentang Penanggulangan Bencana.” ungkapnya melalui surat terbuka.
Menurut mantan anggota DPRD Padang tersebut, penanggulangan serta ilmu tentang bencana ini tidak main- main. Artinya sangat banyak hal yg harus dipelajari, “Apakah beliau sudah ada bekal dasar dan pengetahuan tentang hal tersebutkah ? Ini beliau dari mengurus pendidikan yg didalamnya guru, anak sekolah, proses blajar mengajar, pelajaran dan lainnya.” sambungnya.
Lebih lanjut dirinya kembali menegaskan bahwa tidak meragukan kemampuan pengganti yang sekarang, hanya saja bencana datang tidak diduga-duga.
“Disaat kami mengadakan Rapat Koordinasi Nasional di Bangka Belitung yang dilaksanakan oleh BNPB dan langsung dihadiri serta diberikan arahan dari Letjen Doni Monardo, jelas juga beliau menyampaikan, orang dibadan ini tidak sembarangan orang, dan bahkan juga dalam pengangkatan Kepala Badan ini juga tidak sembarangan. Jangankan untuk kepala, stafnya saja kalau bisa jangan tiap sebentar diganti atau dipindahkan ke bagian atau organisasi lain di pemerintahan.” ungkapnya.
Untuk itu dirinya selaku Koordinator Forum Pengurangan Resiko Bencana Kota Padang yang didalamnya ada tergabung puluhan organisasi, NGO, penggiat tentang kebencanaan dan penanggulanngannya meminta Walikota Padang melakukan peninjauan kembali.
“Sekali lagi bukan karena ada apa-apanya, tapi tempatkanlah orang yang sudah ada ilmunya tentang kebencanaan ini. Ambil dari internal BPBD saja, banyak lah, ga perlu saya sebutkan satu persatu, nanti saya dianggap mengintervensi bapak walikota. Kalau perlu, jika beliau ingin masukan, kami siap hadir.” ungkapnya. (hdp)
