Jakarta, Prokabar — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M.Tito Karnavian menyatakan telah membangun komunikasi dengan pemerintah daerah (Pemda), agar rancangan peraturan daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 selesai tepat waktu.
“Dari Kemendagri yang mengurusi masalah itu namanya Dirjen Bina Keuangan Daerah.Insya Allah tepat waktulah, kita akan bangun komunikasi terus menerus,” kata Tito dalam keterangan tertulisnya, Kamis (28/11).
Menurut Tito, Kemendagri memiliki kriteria untuk melihat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disahkan pemda. Kemendagri melihat aspek-aspek kebutuhan di di daerah, dan kesesuaian dengan Program Prioritas Nasional.
Tito menegaskan, pemerintah pusat menetapkan bahwa pemda harus mengalokasikan anggaran di bidang pendidikan sebanyak 20 persen, dan anggaran bidang kesehatan sebesar 15 persen.
“Kita juga mendorong dan menyampaikan supaya pendidikan dan kesehatan tadi dalam bahasa Bapak Presiden jangan membuat program hanya ‘sent’, tapi program itu benar-benar ‘delivered’ artinya dirasakan menyentuh masyarakat,” tuturnya.
Tito mengharapkan agar APBD di setiap daerah menyentuh program-program kepentingan masyarakat, daripada alokasi untuk aparatur.
Ia mengungkapkan, ada program yang menyentuh masyarakat tidak sampai 20 persen, sedangkan untuk aparatur mencapai 50 sampai 60 persen.
“Padahal harusnya terbalik, program yang untuk menyentuh masyarakatnya harus jauh lebih besar dibanding untuk aparaturnya, kira-kira gitu,” ujarnya.
Aturan penyusunan APBD dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020.
Permendagri itu telah memuat aturan, skema, dan waktu tahapan dalam penyusunan APBD. (*/hdp)
