Tanah Datar, Prokabar – Rapat paripurna pembahasan Ranperda APBD tahun 2020 Kabupaten Tanah Datar, dihujani interupsi anggota dewan, Selasa (12/11). Interupsi ini tak lain terkait dana BKBK (Bantuan Keuangan Bersifat Khusus) yang tak kunjung tuntas. Padahal, pelaksanaan pekerjaan atau tahun anggaran 2019 hanya tersisa sekitar 1,5 bulan lagi.
“Kami minta kepada saudara Wakil Bupati atau Sekda atau Kepala Badan Keuangan Daerah dapat memberikan kejelasan tentang tentang dana BKBK ini, karena hingga sekarang para wali nagari sudah semakin resah, dana tersebut tidak dapat dikerjakan sesuai waktu yang tersedia,” kata Eri Hendri dari Fraksi Demokrat.
Menjawab interupsi wakil rakyat itu, Wakil Bupati Zuldafri Darma menjawab karena menyangkut administrasi, maka beliau memberi kesempatan kepada Sekda Tanah Datar Irwandi atau Kepala Badan Keuangan Daerah untuk menjelaskan duduk persoalan terkait BKBK itu.
Dalam penjelasannya, Sekda Irwandi mengatakan jika pengusulan kegiatan BKBK terlambat, sehingga mengakibatkan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar juga terlambat. Irwandi juga meminta Wali Nagari untuk segera melengkapi persyaratan yang dibutuhkan, baik proposal maupun lainnya, sehingga tim dapat melakukan verifikasi.
Mendengar jawaban Sekda, anggota DPRD Jonnedi menimpali jawaban sekda dengan meminta permasalahan dana BKBK dapat dituntaskan ini hari juga. Jonnedi juga mengatakan, jika tidak diselesaikan, sebaiknya pembahasan Ranperda APBD tahun 2020 tidak usah dilanjutkan.
“Pembahasan ini dapat dilanjutkan, jika Pemkab Tanah Datar dapat memberikan jaminan dana BKBK ini bisa dicairkan tahun anggaran 2020,” kata Jonnedi.
Sebelum rapat ditutup, Wabup Zuldafri Darma dan pimpinan dewan berjanji akan mengadakan rapat kilat dengan pihak terkait, sehingga harapan anggota dewan dapat terpecahkan. Dengan kata lain, dana BKBK dapat segera dicairkan.
Sementara Sekwan Elizar ketika menjawab pertanyaan medmengatakan, meskipun ada ucapan dari anggota dewan akan menghentikan pembahasan Ranperda APBD 2020, namun ia yakin rapat tetap akan dilanjutkan Kamis (14/11) mendatang, untuk mendengarkan pandangan umum fraksi.
Sebelumnya, pada sidang pengambilan sumpah pimpinan DPRD Tanah Datar 21 oktober lalu, Bupati Tanah Datar sempat berjanji akan menandatangani surat tersebut sebelum melaksanakan cuti untuk menjalani pengobatan di Singapura beberapa waktu lalu.
“Nanti sore saya tanda tangani, dan besok pagi sudah bisa dibagikan,” ucap Bupati kala itu.(eym)
















