Payakumbuh, Prokabar – Wacana pembukaan tempat hiburan malam sejenis cafe dan karoke di bekas Bioskop Karya, Kelurahan Nunang Daya Bangun, Kecamatan Payakumbuh Barat mendapat penolakan dari warga sekitar.
Untuk menunjukkan penolakannya tersebut, tokoh masyarakat bersama karang taruna setempat menggelar aksi dengan memasang spanduk berisikan penolakan atas wacana pemindahan tersebut.
“Kami seluruh warga kelurahan Nunang Daya Bangun menolak pembangunan cafe dan tempat hiburan di sini.” Isi spanduk tersebut.
Ketua Karang Taruna Kelurahanan Nunang Daya Bangun Dedi Hendri menyebut, aksi tersebut merupakan bentuk protes warga yang menolak berdirinya tempat hiburan malam berupa karoke di lokasi tersebut.
“Sebelum protes warga telah melaksanakan rapat umum dengan tokoh masyarakat. Dan warga intinya menolak,” jelasnya, Jumat (1/11).
Sementara imam tetap Masjid Mukhlisin Daya Bangun, Ustadz Agus Gunawan menyebut, aksi penolakan itu muncul karena isu yang berkembang di tengah masyarakat terkait kegiatan maksiat yang kerap terjadi di tempat karoke tersebut.
“Sebenarnya aksi ini (penolakan) menjaga-jaga. Rabu (30/10) malam lalu, pihak keluarahan, pnpm, karang taruna, masyarakat dan jemaah Masjid Mukhlisin semua sepakat untuk menolak pemindahan ke sini,” katanya.
Lebih lanjut, ia meminta pemerintah daerah untuk tidak mengizinkan pemindahan lokasi tempat hiburan dan karoke tersebut ke Kelurahan Nunang Daya Bangun.
“Di satu sisi kita mendidik anak-anak supaya memiliki aklak yang lebih baik. Tapi apabila mereka melihat hal-hal maksiat tentu akan membuat mereka mudah terpengaruh,” terang Ustadz Agus.
Sementara Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Payakumbuh, Harmayunis menyebut, bahwa terkait perizinan tempat karoke dan hiburan masih dalam tahap pengajuan.
“Tentu untuk izinnya akan ditinjau dulu, orang mengajukan dia punya hak. Tapi hasil survey di masyarakat juga akan berpengaruh terhadap kita mengeluarkan izin atau tidak,” terangnya.
Untuk perizinan usaha sendiri, terdapat beberapa persyaratan yang mesti dipenuhi oleh pelaku usaha.
“Banyak hal terkait, seperti lingkungan, Satpol PP, dan beberapa hal lain. Kalau memang beriak ini dan itu tentunya akan kami pertimbangkan,” pungkasnya.(*/mbb)
