Padang, Prokabar – Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah menghadiri
Rapat Paripurna penyampaian pendapat fraksi-fraksi terhadap Kebijakan
Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun 2020
di Gedung DPRD Kota Padang, Jumat (19/7).
Dalam Rapat tersebut dilakukan penandatanganan nota kesepakatan
Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara (KUA
PPAS) APBD tahun 2020 antara Pemko Padang dan DPRD Kota Padang dan
penandatanganan kesepakatan bersama pembangunan gedung kantor DPRD
dengan penganggaran tahun jamak (multy year).
Wako Mahyeldi mengatakan, Pemerintah Kota Padang dan DPRD Kota Padang
telah menyelesaikan suatu tugas penting dalam tahap proses penyusunan
APBD tahun 2020 yaitu penetapan kesepakatan KUA dan PPAS APBD tahun
2020. Penyusunan KUA dan PPAS APBD tahun 2020 ini telah mengalami proses
yang diawali penyampaian secara resmi oleh Pemerintah Kota Padang pada 8
Juli 2019 lalu.
“Untuk itu, atas nama Pemerintah Kota Padang kami mengucapkan terima
kasih yang sebesar-besarnya kepada anggota DPRD yang terhormat, yang
telah bekerja keras dan secara maraton membahas KUA dan PPAS APBD pada
tahun 2020. Dan semoga apa yang kita buat ini akan memberikan kemajuan
terhadap Kota Padang di masa-masa mendatang,” ungkap Mahyeldi.
Mahyeldi menjelaskan, kebijakan umum prioritas dan plafon anggaran
sementara APBD tahun 2020 ini terdiri dari kebijakan pendapatan daerah,
kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah. Untuk
Pendapatan asli daerah, pendapatan yang akan diterima bersumber dari
pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah.
Mahyeldi menjelaskan, pada tahun 2020 pendapatan daerah direncanakan
sebesar 2,570 triliun rupiah. Jika dibandingkan penerimaan tahun 2019
sebesar 2,679 triliun rupiah. Pendapatan ini mengalami penurunan sebesar
109,27 miliar rupiah atau turun sebesar 4,08%. Rencana pendapatan ini
bersumber dari pendapatan asli daerah sebesar 881,99 miliar, dana
perimbangan sebesar 1,417 triliun dan lain-lain pendapatan yang sah
sebesar 270,68 miliar rupiah.
Ia mengungkapkan berdasarkan kebijakan dan ketentuan tahun 2020 pada KUA
PPAS di tetapkan anggaran belanja sebesar 2,628 triliun rupiah. Jumlah
anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja tidak langsung sebesar
1,275 triliun rupiah atau sebesar 48,51% dan belanja langsung sebesar
1,353 triliun rupiah atau sebesar 51,49% dari total APBD. Selanjutnya,
belanja langsung yang dialokasikan penggunaannya diarahkan untuk
mendukung beberapa kegiatan dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan
aktual yang dihadapi. Alokasi anggaran tersebut didistribusikan ke dalam
urusan wajib dan pilihan yang dilaksanakan pada masing-masing SKPD.
“Proses pembahasan KUA PPAS ini cukup alot dan berat. Hal ini disebabkan
keterbatasan kemampuan keuangan saat ini dan beberapa kebijakan
strategis yang dilakukan Pemerintah kota Padang dalam rangka pencapaian
target RPJMD 2019-2024,” tutupnya.(mbb)
















