Pukat Harimau di Pessel Makin Menjadi-jadi, Pengawasan Pemerintah Lemah

Penulis -

Selasa, 20 Agustus 2019 - 21:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pessel, Prokabar – Anggota DPRD Sumatera Barat, Syaiful Ardi menyorot lemahnya pengawasan Pemkab Pessel, terhadap aktivitas pukat harimau di Perairan Muaro Kandis Punggasan, hingga kini makin menjadi-jadi.

Aktivitas pukat harimau tersebut sudah meresahkan masyarakat setempat dan parahnya hewan biota laut sudah banyak yang rusak.

Dijelaskan Syaiful Ardi, sejauh ini kewenangan kelautan tidak lagi berada di tingkat kabupaten/kota. Namun, pemerintah daerah memiliki tanggungjawab terhadap masing-masing masyarakatnya.

Apalagi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan atau pukat harimau.

Baca Juga :  Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

“Kalau pemerintah provinsi tidak respon. Mestinya, Pemkab Pessel yang mengambil sikap mengejar ke provinsi, jika provinsi tidak respon ya ini kewajiban Pessel yang punya wilayah, “ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah hari ini jangan berdalih lagi dengan tarik ulur soal kewenangan. Sebab, pemerintah memiliki tanggungjawab penuh terhadap hak-hak masyarakatnya.

“Oh itu, kewenangan provinsi. Kalau kewenangan pusat bagaimana caranya. Kerena nelayan tradisional kita memang menggantung hidup di sana, hasil lautnya terus saja dijara, “ujarnya lagi.

Baca Juga :  Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh

Ia meminta, pemerintah hari ini harus bisa memberikan kejelasan terkait hal tersebut. Sebab, hampir 2/3 masyarakat di Pessel hidup sebagai nelayan sebagai mata pencarian.

“Kalau tidak Pemda tidak serius. Maka lebih baik, bunuh saja nelayan-nelayan kecil itu. Karena solusinya tidak pernah ada,” tegasnya.

Diketahui, aktivitas pukat harimau ini mulai kembali marak sejak Sabtu 17 Agustus 2019 lalu. Hingga Senin 19 Agustus 2019, masih tetap terpantau dan beraktivitas di sekitaran perairan pantai tersebut.

Baca Juga :  Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Ketua Gerakan Anak Nagari Muaro Kandis Punggasan, Eko Irwan membenarkan kondisi ini sudah berulangkali terjadi. Namun, hingga saat ini belum ada ketegasan dari pemerintah.

“Kami melihat pemerintah tutup mata soal ini, dan tidak ada kejelasan dalam menindak illegal fhsiang ini, “tutupnya.(min)

Follow WhatsApp Channel prokabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 
Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh
KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api
KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan
Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026
Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar
Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar
HUT Pasaman Belasan SMA Sederajat Ikuti Lomba Pionering
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 7 Oktober 2026 - 12:01 WIB

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Oktober 2026 - 10:56 WIB

Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh

Rabu, 7 Oktober 2026 - 09:21 WIB

KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:53 WIB

Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:50 WIB

Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

Berita Terbaru

Daerah

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Okt 2026 - 12:01 WIB

Artikel

Pukul 23.00 WIB, Uang Tak Laku Lagi di Pasaman

Selasa, 6 Okt 2026 - 20:33 WIB