Tuapeijat, Prokabar – Pemerintah kecamatan dan desa menjaga semua aset kebencanaan yang telah diserahkan oleh Lembaga Arbeiter Samariter Bund (ASB) Indonesia and the Philippines di semua dusun dampingan kegiatan.
Hal itu dikatakan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Kortanius Sabeleake, pada acara serah terima program Desa Tangguh Bencana (DESATANA) kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai di Dusun Kaliou, Desa Goiso’oinan, Kepulauan Mentawai, kemarin.
Dikatakan, aset radio RIG ini contohnya, sangat penting keberadaanya saat kondisi darurat terjadi, karena signal telekomunikasi tidak bisa diandalkan.
“Jika komunikasi terputus dengan signal terganggu bisa mengandalkan Radio RIG,” katangan.
Sementara Rofikul Hidayat, selaku Project Manager ASB menyatakan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, ada empat jalur evakuasi, tujuh pos koordinasi (Posko), perlengkapan tanggap darurat (PPGD), perlengkapan medis, 20 radio RIG dan berbagai perlengkapan kebencanaan lainnya yang didistribusikan oleh Lembaga ASB Indonesia and the Philippines periode 2016-2019.
Ada lima hasil utama tujuan program ini, 1) Struktur risiko bencana terbentuk dan terlembaga di 6 desa/nagari di Sumatera Barat, 2) Masyarakat di 6 desa/nagari memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait prosedur manajemen risko multi ancaman.
Berikutnya, ke 3) Meningkatnya komunikasi, peringatan dini berbasis masyarakat dan infrastruktur untuk kesiapsiagaan di 6 desa, 4) Meningkatnya jaringan antar stakeholder terkait manajemen risiko (vertikal dan horisontal).
Ke 5) Adanya kesempatan untuk mengembangkan mata pencarian yang berkelanjutan bagi masyarakat di 3 desa/nagari, lanjut Rofikul.
Sementara Kepala Bidang Pencegahan dab Kesiapsiaagan BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Yusuf Hadisumarto nengatakan selain menjaga dan melist semua aset kebencanaan yang sudah ada, di Kepulauan Mentawai terdapat 43 desa, dimana 28 desa dikategorikan rawan bencana.
Namun, baru sembilan desa yang mendapatkan dampingan program DESTANA, kedepan desa yang belum didampingi akan menjadi tugas bersama pemerintah daerah untuk menindaklanjuti.(*/mbb)
