Tanah Datar, Prokabar – Bupati Tanah Datar, Irdinansyah Tarmizi menjelaskan bahwa target induk pendapatan pajak yang semula Rp22,615 miliar turun menjadi Rp22,514 miliar atau terjadi penurunan sebesar Rp100 juta lebih.
Penurunan ini berasal dari pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Hal ini disampaikan Bupati dalam penyampaian tanggapan Bupati Tanah Datar pada sidang paripurna, Sabtu (28/7) atas pandangan umum fraksi partai Persatuan Pembangunan tentang terjadinya penurunan penerimaan pajak.
Menurut Bupati, peningkatan juga terjadi dari pajak hotel, dan pajak penerangan jalan, sedangkan pajak restoran, pajak hiburan, pajak BPHTB tidak terjadi perubahan. Terjadinya penurunan pendapatan pajak ini m disebabkan oleh rendahnya realisasi pencapaian masing-masing pajak tersebut sampai dengan akhir Juni 2019.
Tentang penurunan pendapatan retribusi dari target semula sebesar Rp12,840 miliar menjadi Rp12,697 miliar atau turun sebesar Rp143 juta. Penurunan ini menurut bupati berasal dari retribusi jasa umum dari target Rp2,416 miliar menjadi Rp2,146 miliar.
Sedangkan untuk retribusi jasa usaha terjadi peningkatan dari target semula sebesar Rp9,994 mikiar menjadi Rp10,118 miliar, pada retribusi tertentu juga mengalami peningkatan dari target semula sebesar Rp429,773 juta naik menjadi Rp432,750 juta.
Retribusi jasa umum mengalami penurunan berasal dari retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor. Terjadinya penurunan ini disebabkan oleh pemungutan retribusi sampah pada tahun 2017 dilaksanakan atas kerja sama dengan PDAM dan sejak tahun 2018 kerja sama tersebut dihentikan sehingga sangat berpengaruh pada pendapatan retribusi persampahan dan kebersihan. Sedangkan penurunan pada retribusi pelayanan pasar terjadi karena tidak terealisasinya rencana kenaikan tarif.
Sementara terkait dengan pertanyaan dari fraksi partai Golkar tentang target PAD tahun 2019 sebesar Rp146 miliar telah sesuai dengan amanat RPJMD kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2021. Bupati Irdinansyah menyampaikan bahwa PAD pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2019 belum mencapai target RPJMD kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2021, karena pada asumsi penyusunan RPJMD dana BOS merupakan komponen PAD, namun sejak tahun 2018 dana BOS tidak lagi termasuk komponen PAD akan tetapi masuk pada komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Disamping itu, penerimaan deviden juga mengalami penurunan akibat pemerintah daerah tidak lagi melakukan penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah (Bank Nagari).
“Dapat juga kami sampaikan bahwa pada tahun 2018 target PAD kabupaten Tanah Datar lebih besar dibandingkan dengan target kabupaten/kota di Sumatera Barat, kecuali kota Padang,” ujar Irdinansyah.
Selanjutnya terkait dengan pertanyaan dari fraksi Hanura tentang langkah-langkah pemerintah daerah dalam mengoptimalkan dan menggali sumber-sumber PAD, Bupati menjelaskan bahwa dalam upaya mengoptimalkan PAD pemerintah melakukan beberapa langkah yakni terkait dengan PAD tentang pajak dan retribusi telah dipasang himbauan berupa baliho dan spanduk tentang pajak daerah, melakukan pendataan dan penilaian potensi objek pajak dan retribusi daerah, membentuk tim pengawasan pajak dan retribusi daerah dengan melibatkan Forkompimda, memberikan reward kepada wajib pajak yang taat dan patuh serta memberikan hukuman kepada wajib pajak yang tidak taat dalam membayar pajak, memberikan insentif kepada kolektor pajak terutama kolektor pajak bumi dan bangunan yang berada di nagari-nagari serta melakukan revisi terhadap perda dan perbup yang tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.
Selain itu pemerintah juga melaksanakan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah dengan menggali potensi sumber-sumber PAD baru yang berasal dari pajak dan retribusi.
Sementara terkait dengan rendahnya capaian hasil pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, pemerintah telah melakukan beberapa langkah diantaranya pemerintah melakukan up-dating data terhadap objek pajak yang baru, sehingga terjadi perbaikan data objek pajak. Selain itu, pemerintah juha memberikan insentif kepada kolektor pajak terutama kolektor pajak bumi dan bangunan yang berada di jorong-jorong. (eym)
















