Padang, Prokabar — Sejumlah sekolah tingkat SMP di Kota Padang memantapkan diri sebagai “Sekolah Siaga Kependudukan. Sekolah yang sudah memantapkan diri sebagai Sekolah Siaga Kependudukan di Kota Padang, yakni SMPN 31, SMPN 8, SMPN 11 dan SMPN 24. Sasarannya nanti seluruh SMP/MTs negeri dan swasta di Kota Padang.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, mengatakan, melalui sekolah siaga kependudukan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait pentingnya pertimbangan kependudukan dalam kehidupan berkeluarga. Pengetahuan itu akan menyadarkan masyarakat untuk membentuk keluarga kecil berkualitas.
“Diharapkan masyarakat sadar kependudukan yaitu membentuk keluarga kecil berkualitas, mempersiapkan generasi penerus, mempersiapkan hari tua, serta memperhatikan lingkungan dan daya dukung alam untuk kehidupan,” kata Syahruddin.
Ia menguraikan, kondisi kependudukan Indonesia, saat ini terjadi ketidakseimbangan dalam akses pendidikan. Dari 255 juta jiwa penduduk, sebanyak 90 juta jiwa (35%) penduduk usia 5-24 yang mestinya mengenyam pendidikan, namun data dari Kemendikbud hanya 46 juta pelajar dan mahasiswa.
“Angka itu hanya 52 persen dari total jumlah penduduk yang mestinya mengenyam pendidikan,” ujarnya.
Belum lagi dari angka angkatan kerja, Syahruddin menyebut, 52 persen angkatan kerja Indonesia tamatan SD dan tidak tamat sekolah.
“Gambaran itu menjadi dorongan agar di masa akan datang ada peningkatan kualitas kependudukan. Salah satu upaya kita adalah membentuk Sekolah Siaga Kependudukan,” tukasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang, Heryanto Rustam menjelaskan, Sekolah Siaga Kependudukan adalah sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan dan KB ke dalam beberapa mata pelajaran. Di dalamnya terdapat pojok kependudukan sebagai sumber belajar dan pengayaan materi bagi peserta didik.
“Upaya kita melalui sekolah membentuk generasi berencana agar guru dan peserta didik dapat memahami isu kependudukan,” jelasnya. (*/gas)
.
















