Padang, Prokabar — Nasib jaminan sosial ketenagakerjaan pegawai bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pasaman, masih terkatung-katung. Jumlahnya mencapai 2145 orang. Semua ini tersebar di instansi pemerintahan hingga di pemerintahan nagari yang ada di seluruh Pasaman.
Padahal, UU mengatur, setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indoneaia wajib menjadi peserta program jaminan sosial, sesuai UU No. 24 tahun 2011 pasal 14. Serta si pemberi kerja, wajib mendaftarkan dan membiayainya. Perihal ini, BPJS Ketenagakerjaan Pasaman langsung duduk berunding bersama Pemkab Pasaman. Mau dibawa kemana nasib pegawai bukan ASN ini.
“Sengaja kita gelar fokus group discussion ini, untuk menentukan arah jaminan sosial mereka tenaga kerja yang belum terlindungi ini,” kata Kepala Cabang BPJS Bukittinggi, Iman Santoso Achwan didampingi Kepala KCP BPJS Pasaman, Andhika Catur Putra, Kamis (16/5).
Di sisi lain, diskusi yang diselenggarakan bersama Bupati Pasaman, Yusuf Lubis, Sekda Mara Ondak, hingga beberapa kepala dinas ini, pembahasan nasib tenaga kerja bukan PNS ini, cukup alot.
Hasilnya, angin segar berhembus untuk tenaga kerja bukan ASN. Dalam waktu dekat, semua bakal diasuransikan.
“Dimana perusahaan atau badan asuransinya, ini bakal dibahas ulang dalam rapat internal pemerintah kabupaten. Pastinya, kita tidak ingin nasib tenaga kerja ini terkatung-katung,” jelas bupati.
Di sisi lain, Kepala KCP BPJS Pasaman, Andhika menambahkan, banyak keuntungan yang didapat bila tenaga kerja terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Hanya dengan membayar sekitar Rp12 ribu per orang, per bulan, ada dua jaminan yang diterima. Mulai dari jaminan kecelakaan kerja hingga jaminan kematian.
“Sebagai badan yang dibentuk dari UU No.24 tahun 2011, tentunya kami merasa bertanggungjawab untuk memberikan jaminan kepada tenaga kerja yang ada. Besar pula harapan kami, ke depannya ada kerjasama yang positif antara Pemkab Pasaman dan BPJS Ketenagakerjaan,” tukas Andhika. (Ola)
















