Pasbar, Prokabar – Bupati Pasaman Barat (Pasbar), H. Syahiran meminta pihak penyelenggaraan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yakninya, Dinas Sosial, PKH, TKSK untuk bekerja optimal dalam penyelenggaraan BPNT.
BPNT merupakam bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang bekerjasama dengan Bank Mandiri sesuai dengan ketentuan dari Kementrian Sosial Republik Indonesia.
Hal itu disampaikannya pada saat membuka Sosialisasi Transformasi Beras Sejahtera (Rastra) ke BNPT di aula kantor bupati setempat, Kamis (9/5).
“Saya minta seluruh pihak pelaksana BPNT agar bekerja optimal dalam penyelenggaraan BPNT yang nantinya akan disalurkan melalui E-Warung. Jangan kecewakan masyarakat,” katanya.
BPNT yang akan disalurkan melalui E-Warung akan diberlakukan di Pasbar mulai dall 1 Juni mendatang dengan jumlah KPM 23.923 kepala keluarga.
Untuk bansos rastra, masyarakat mendapatkan 10 Kg beras setiap bulannya tanpa biaya tebus, sedangkan untuk BNPT, masyarakat mendapat bantuan non tunai Rp 110.000/bulan yang akan masuk kedalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk membeli bantuan pangan di pedagang bahan pangan berupa beras dan telur di E-Warung.
“Nantinya akan ada 40 titik E-Warung yang akan ditempatkan di sejumlah nagari yang memiliki akses jaringan internet untuk penyelenggaraan E-Warung,” sebut Syahiran.
Syahiran berharap, dengan adanya BPNT, masalah kemiskinan di Pasbar dapat ditanggulangi. Pihaknya juga akan terus berkomitmen dalam menyukseskan seluruh program terkait pengentasan kemiskinan di daerah tersebut.
Sementara, perwakilan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Heny Yunida juga berharap pemerintah daerah terus mendukung program sosial yang dicetuskan oleh Kementrian Sosial.
Disamping itu, Heny juga meminta agar pihak terkait untuk mengevaluasi Basis Data Terpadu (BDT) sebelum pemberlakuan BPNT melalui E-Warung Juni mendatang.
“Saya minta petugas terkait mengevaluasi BDT sebelum penerapan BPNT nantinya agar tidak terjadi penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran,” tutup Heny.(eym)
















