DLH Sumbar Carikan Solusi Pengelolaan Sampah di Perbatasan

Penulis -

Selasa, 7 Mei 2019 - 23:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Padang, Prokabar – Persoalan pengelolaan sampah yang menumpuk di perbatasan daerah di Sumatera Barat (Sumbar) hingga kini belum terpecahkan. Sebab belum ada kata sepakat dari daerah siapa yang akan yang akan membersihkan sampah tersebut.

Sampah perbatasan merupakan sampah yang dibuang oleh masyarakat di lokasi perbatasan dua wilayah. Karena diperbatas, tidak ada yang mengurusi sampah ini sehingga menumpuk dan berdampak menyebabkan penyakit dan merusak lingkungan.

Ada beberapa titik sampah perbatasan seperti di Lembah Anai perbatasan antara Padang Panjang – Padang Pariaman dan Tanah Datar, Sampah perbatasan Kota Padang – Padang Pariaman, dan Bukittinggi – Agam.

Baca Juga :  Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumbar Siti Aisyah menjelaskan, sampah perbatasan biasanya jauh dari pusat kota dan daerah sebelah tidak bisa mengangkut karena diluar kewenangan. Maka, pihaknya mendudukan persoalan ini agar jelas kewenangannya.

“Jadi dua belah pihak daerah yang memiliki sampah perbatasan ini kami ajak rapat. Bagaimana solusinya kita bicarakan dalam pertemuan tersebut. Apakah kerja sama antara daerah sehingga ada satu yang tanggung jawab,” ujarnya, Selasa (7/5).

Baca Juga :  Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

Dijelaskan Siti, sampah perbatasan merupakan tanggung jawab daerah dan harus diselesaikan sebelum menumpuk lebih banyak dan merusak lingkungan. Sesuai aturan provinsi tidak berwenang pada sampah perbatasan, provinsi hanya berwenang di TPA (tempat pembuangan sampah).

“Daerah harus tanggung jawab dan ndak bisa saling lempar bola. Solusinya disepakati bersama, bisa seperti ini, siapa yang punya kontainer yang membersihkan tapi daerah tetangga bayar, atau bisa yang punya daerah sewa kontainer swasta,” terangnya.

Baca Juga :  Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

Dia mengungkapkan, dalam pertemuan kedua daerah yang berada pada sampah perbatasan juga dibahas asal sampah dan langkah – langkah cepat sehingga tidak berdampak kepada citra daerah bersangkutan.

“Kami berharap ini cepat selesai dan ada yang menangani sampah perbatasan,” tukasnya. (*/mbb)

Follow WhatsApp Channel prokabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan
Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026
Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar
Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar
HUT Pasaman Belasan SMA Sederajat Ikuti Lomba Pionering
Keputusan Tim Keabsahan PORPROV Dipertanyakan, KONI Padang Pariaman Sebut Kasus Atlet Tentrem Pangestuti Belum Tuntas
Dibalut Tradisi Makan Bajamba, Malam Resepsi HUT ke-81 Sumbar Perkuat Kebersamaan dan Kolaborasi
KAI dan Polda Sumbar Perkuat Kolaborasi Hadapi Potensi Ancaman Terorisme di Moda Transportasi Kereta Api
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:55 WIB

KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:53 WIB

Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:50 WIB

Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

Senin, 5 Oktober 2026 - 07:30 WIB

Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 15:13 WIB

HUT Pasaman Belasan SMA Sederajat Ikuti Lomba Pionering

Berita Terbaru

Artikel

Pukul 23.00 WIB, Uang Tak Laku Lagi di Pasaman

Selasa, 6 Okt 2026 - 20:33 WIB