Soal Tanah Ulayat di Pasbar, DPRD Sumbar Akan Panggil Perusahaan Pemilik HGU

Penulis -

Senin, 15 April 2019 - 21:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Padang, Prokabar – Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim meminta sengketa tanah ulayat yang berhubungan dengan perusahaan perkebunan jangan sampai merugikan masyarakat.

Untuk hal ini, pemerintah kabupaten/kota diminta ikut memfasilitasi jalan keluar untuk persoalan yang dihadapi masyarakat.
Hal ini disampaikan Hendra menanggapi masih banyaknya sengketa tanah ulayat yang terjadi antara perusahaan dengan pemilik lahan yang berasal dari masyarakat.

Salah satunya seperti yang dialami oleh masyarakat Jorong Kartini, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat dengan PT Argo Wiratama. Disebut Hendra, belum lama ini pihaknya menerima pengaduan dari masyarakat setempat terkait persoalan tanah ulayat mereka dengan PT Argo Wiratama. PT Argo Wiratama sendiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan sawit.

“Dari laporan yang kami terima masyarakat merasa dirugikan dengan rencana pengajuan HGU yang tengah diurus oleh perusahaan tersebut. Sementara ada hak mereka dalam bentuk pendirian perkebunan plasma yang belum diberikan selama hampir 20 tahun lebih, yakninya selama perusahaan itu beroperasi di tanah ulayat masyarakat,” kata Hendra, Senin (15/4).

Baca Juga :  KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, apa yang dialami masyarakat Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat adalah pengalaman pahit yang harus dicarikan solusinya segera.

“Berangkat dari laporan masyarakat tadi, kami di DPRD dalam waktu dekat berencana memanggil perusahaan terkait, termasuk Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dan pemerintah provinsi, sehingga hal-hal yang merugikan masyarakat bisa dituntaskan,” tegasnya.

Sementara itu, Handro Donal sebagai perwakilan dari masyarakat Jorong Kartini menyampaikan, keberadaan perusahaan perkebunan sawit yang menguasai tanah ulayat masyarakat bermula sejak tahun 1991. Tahun 1991 ini, kata dia, perusahaan yang awalnya bekerjasama memanfaatkan tanah masyarakat melalui niniak mamak setempat PT Mutiara Agam. Namun, baru beberapa tahun berjalan, terjadi pengambil alihan pengelolaan lahan dari PT Mutiara Agam ke PT Argo Wiratama.

Baca Juga :  Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

“Take over lahan dari PT Mutiara Agam ke PT Argo Wiratama terjadi tepatnya tahun 1998, lahan tersebut diambil olih oleh PT Argo Wiratama tanpa sepengetahuan kami sebagai pemilik.

Sementara sesuai perjanjian antara niniak mamak kami dengan PT Mutiara Agam akan ada pemberian perkebunan plasma terhadap masyarakat sebesar 10 persen,” paparnya.

Meski masyarakat telah menuntut hak mereka lanjut Handro, lebih kurang 20 tahun berjalan PT Argo Wiratama sebagai yang saat ini mengelola lahan tak kunjung memberikan apa yang dijanjikan pada masyarakat.

Baca Juga :  Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh

“Selain tidak memberikan hak kami dalam bentuk plasma 10 persen sepeserpun. PT Argo Wiratama sekarang malah mengajukan HGU di atas lahan kami tersebut. Jika dikabulkan oleh pemerintah, ini jelas-jelas akan merampas hak masyarakat sekitar,” katanya.

Pada kesempatan ini Handro menegaskan, sebagai perwakilan masyarakat, niniak mamak dan anak kemenakan dari Jorong Kartini, Kecamatan Gunung Tuleh pihaknya tidak setuju dengan pengusulan HGU yang sekarang dilakukan oleh PT Argo Wiratama.

“Kami tidak mau HGU itu terealiasasi. Sebabnya sebagai perwakilan rakyat kami minta pada Ketua DPRD serta pemerintah provinsi untuk mendukung kami menolak usulan HGU PT Argo Wiratama tersebut,” tutup Handro. (rls)

Follow WhatsApp Channel prokabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 
Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh
KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api
KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan
Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026
Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar
Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar
HUT Pasaman Belasan SMA Sederajat Ikuti Lomba Pionering
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 7 Oktober 2026 - 12:01 WIB

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Oktober 2026 - 10:56 WIB

Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh

Rabu, 7 Oktober 2026 - 09:21 WIB

KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:53 WIB

Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:50 WIB

Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

Berita Terbaru

Daerah

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Okt 2026 - 12:01 WIB

Artikel

Pukul 23.00 WIB, Uang Tak Laku Lagi di Pasaman

Selasa, 6 Okt 2026 - 20:33 WIB