Padang, Prokabar — Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Padang menggelar Sosialisasi Penilaian Prestasi Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Padang.
Kegiatan tersebut berlangsung selama dua hari, 9 hingga 10 April 2019 di Ruang Bagindo Aziz Chan Balaikota Padang Aie Pacah dan diikuti oleh Kasubag Umum dan Verifikator dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kecamatan dan puskesmas di lingkungan Pemerintah Kota Padang.
Sosialisasi ini membahas mengenai Manajemen PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017, Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi PNS di Lingkungan Pemko Padang berdasarkan Perwako Nomor 89 Tahun 2018, Penegakan Disiplin PNS berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 dan PP No.11/2017 dan Petunjuk Teknis Penilaian Prestasi Kerja PNS berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2011.
Kepala Bandan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kota Padang Habibul Fuadi mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mencari solusi terkait permasalahan teknis mengenai penilaian prestasi kerja pegawai di lingkungan Pemko Padang.
“Penilaian prestasi kerja ditinjau dari PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS salah satu indikatornya adalah kehadiran. Di lingkungan Pemko Padang kehadiran didasarkan pada rekap hasil absensi online yang menjadi tanggung jawab masing-masing OPD. Kedepannya, Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bulanan OPD tidak akan dilayani, jika tidak berdasarkan rekap mesin finger print”, tutur Habibul.
Lebih lanjut ia mengatakan, penilaian kinerja dan disiplin PNS dalam pasal 228-230 PP Nomor 11/2017 tentang manajemen PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karir, dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan, dimana penilaian dilakukan oleh atasan langsung atau pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
Sementara itu Kepala Bidang PKAP BKPSDM Kota Padang Bambang Adi Sandjoko mengatakan, TPP yang merupakan muara dari disiplin dan kinerja pegawai diberikan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya.
“TPP diberikan kepada pejabat struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum. Perhitungan pemberian TPP berdasarkan 50% kehadiran dan 50% beban kerja pada sistem SKP online. Untuk itu, kegiatan ini diharapkan dapat menampung berbagai permasalahan yang dihadapi OPD dalam pembayaran TPP berdasarkan kinerja pegawai, terkait juga dengan regulasi yang masih harus disempurnakan dan pemahaman aparatur pelaksana yang harus ditingkatkan”, ujar Bambang. (hum/hdp)
