Pessel, Prokabar – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), belum memikirkan produk pasar modal untuk pembiayaan infrastruktur.
Sekretaris Daerah (Sekda) Erizon, mengatakan, penggunaan dana yang bersumber dari pasar modal seperti obligasi (surat berharga) daerah terlebih dahulu harus memiliki sistem yang baik.
“Ya, itu memang salah satu instrumen pembiayaan yang disarankan. Tapi kita harus siap dulu,” ujar Sekda pada Prokabar.com diruangan kerjanya baru-baru.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pemerintah daerah menggunakan produk pasar modal guna percepatan pembangunan infrastruktur dan sektor riil.
Menurut regulator lembaga keuangan bank dan non-bank itu, produk pasar modal saat ini kian beragam mulai dari Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA).
Reksa dana terbatas hingga obligasi daerah. Keragaman itu menandakan produk pasar modal sangat berpotensi dijadikan alternatif pembiayaan bagi infrastruktur.
Pembiayaan disesuaikan dengan proyek yang dibangun. Bahkan, dengan jangka waktu yang panjang. Apalagi, potensi perikanan, perdagangan, pariwisata dan tambang di Sumbar sangat besar.
Selain sistem yang baik, lanjut Sekda, pemerintah daerah juga butuh sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baik dulu.
Kemudian, harus memiliki regulasi yang baik terkait pendanaan. “Jika tidak, kita akan terjebak. Makanya harus hati-hati. Jangan sampai jadi sia-sia,” ujarnya lagi.
Namun, yang lebih penting lagi, ungkap Sekda, untuk menerbitkan pendanaan produk pasar modal, adanya kerjasama yang baik dari instisusi politik.
Sebelumnya, Pessel pernah mengakses pembiayaan pembangunan infrastruktur kesehatan dari Sarana Multi Infrastruktur (SMI) atau PIP Rp99 miliar.
Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 3 tahun 2014 tentang Pinjaman Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada PIP, dengan tenor lima tahun dan masa tenggang satu tahun.
Dalam perubahan RPJMD 2016-2021, pemerintah mulai menyicil sebesar Rp28,3 miliar mulai 2017 sampai 2019 dan terakhir Rp14,1 miliar pada 2020, tutupnya,(min)
