Tanah Datar, Prokabar – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2018 disampaikan Bupati Tanah Datar pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Senin (1/4).
Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, Bupati juga menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan perkembangan keuangan daerah tahun 2018 dan hasil program pembangunan serta realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2018.
Dalam laporannya, perkembangan keuangan tahun 2018 dan hasil program pembangunan, Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp129,247 miliar dengan realisasi sebesar Rp115,914 miliar atau pencapaiannya 89,68 persen.
Selanjutnya, Dana Perimbangan ditargetkan Rp986,041 miliar, terealisasi sebesar Rp944,906 miliar atau 95,83 persen. Sementara, Lain-lain Pendapatan Yang Sah ditargetkan Rp182,188 miliar terealisasi sebesar Rp169,515 miliar atau 83,04 persen.
Sementara, untuk Belanja Tidak Langsung dianggarkan Rp805,672 miliar terealisasi sebesar Rp766,755 miliaratau 95,17 persen, sementara Belanja Langsung dianggarkan Rp578,642 miliar terealisasi sebesar Rp471,342 miliar atau 81,46 persen.
Kabupaten Tanah Datar selama tahun 2018 juha telah meraih 48 penghargaan dan prestasi dari berbagai bidang baik tingkat propinsi maupun nasional.
“Penghargaan dan prestasi yang diperoleh tersebut adalah berkat kerjasama semua jajaran dan instansi pemerintah, swasta, masyarakat serta DPRD Tanah Datar, untuk itu pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah bekerjasama selama ini,” tutup Bupati.
Sebelumnya, Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra mengatakan penyampaian nota LKPj Bupati ini berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 69 ayat 1 menyatakan kepala daerah mempunyai kewajiban menyampaikan LKPj kepada DPRD.
Atas penyampaian nota LKPJ, Bupati akan memulai pembahasan dan perumusan pada tanggal 2 -25 April mendatang dengan mencocokan program dan kegiatan yang telah disepakati dengan realisasi, dan hal tersebut akan dibahas oleh Pansus DPRD, tuturnya. (eym)
