Warga Kota Padang Tolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Penulis -

Selasa, 12 Februari 2019 - 22:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Padang, Prokabar – Penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) terus berlanjut. Hari ini, Selasa (12/2), seluruh elemen warga Kota Padang mendeklarasikan penolakan keras terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pada acara Seminar Bencana Sosial (Ancaman & Tantangan) di Ruang Bagindo Aziz Chan Balai Kota Padang Aia Pacah.

Seminar Bencana Sosial menghadirkan keynote speaker Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti, M.Si.

Pada kesempatan tersebut, Prof Euis menjelaskan, penolakan terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual atau mengubah menjadi RUU Penghapusan Kejahatan Seksual memiliki beberapa alasan yang sangat krusial, dimana RUU P-KS tidak komprehensif karena tidak memuat sekaligus mengatur norma perilaku seksual.

Ia menilai, masyarakat memandang penting pengaturan perilaku seksual bukan hanya pada penghapusan kekerasannya, namun juga meliputi normanya, yaitu larangan kejahatan seksual (perilaku seks menyimpang seperti zina, pelacuran, homo dan biseksual).

“Dalam RUU P-KS, yang diatur adalah larangan pemaksaanya (pelacuran, aborsi), mengabaikan pelacuran sebagai penyimpangan perilaku seks-nya. Demikian juga tidak memasukkan perilaku seks menyimpang lainnya,” ungkap Prof Euis di depan peserta Seminar Bencana Sosial yang diikuti seluruh SKPD Pemko Padang, Akademisi, Bundo Kanduang, PKK, Dharma Wanita, LSM, OKP, mahasiswa dan pelajar Kota Padang.

Baca Juga :  Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

Lebih lanjut dijelaskan, naskah akademik RUU P-KS sama sekali tidak mengakomodir kekerasan seksual terhadap laki-laki yang semakin marak dan menakutkan, yang sebagian besar terkait dengan kejahatan seks menyimpang L987. Oleh karenanya, tidak bisa dipisahkan antara pengaturan teknis perilaku seksual (kekerasannya) dengan normanya (larangan perilaku seks menyimpang).

“Sehingga, dipandang penting mengubah RUU
P-KS dari Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi Penghapusan Kejahatan Seksual. Dan RUU ini tidak memenuhi aspirasi masyarakat Indonesia, diduga karena pihak perumus Naskah Akademik dan draft RUU merupakan pihak yang tidak setuju adanya larangan zina dan L987”, ujar Ketua Penggiat Keluarga Indonesia tersebut.

Lebih lanjut dikatakan, pada naskah akademik dan RUU P-KS juga tidak memberi perhatian dan mengakomodir institusi keluarga di Indonesia yang hidup dengan nilai-nilai konvensional, menjadikan agama (khususnya agama Islam yang dianut mayoritas keluarga Indonesia) sebagai landasan kehidupan. Agama yang dianut keluarga dan masyarakat Indonesia sangat mencela perilaku seks menyimpang.

Baca Juga :  KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api

“Komponen pencegahan dalam RUU P-KS sangat sedikit dan tidak mengelaborasi faktor kekerasan dan penyimpangan seksual yang harus dicegah dan diantisipasi. Lagi-lagi, tidak menjadikan keluarga sebagai bagian penting”, tuturnya lagi.

Prof Euis menambahkan, salah satu contoh definisi Kekerasan Seksual dalam RUU P-KS menjelaskan, kekerasan seksual merupakan yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan.

Definisi tersebut, menurut Prof Euis tidak jelas dan bisa berekses pada tafsir sepihak dan digunakan untuk mengkriminalisasi kritik moral masyarakat atas perilaku seks menyimpang seperti L987, gaya berpakaian muda-mudi, bahkan seks di luar nikah yang sudah demikian parah datanya.

Jangan hal-hal tersebut sampai dikriminalisasi atas nama pelecehan seksual. Padahal sejatinya kritik tersebut justru menjaga moralitas generasi bangsa sesuai nilai-nilai Pancasila dan agama. Bahkan semestinya RUU mengatur dengan tegas larangan perilaku menyimpang seperti LGBT.

“Respon tanggap Walikota Padang sebagai Walikota pertama memberikan pernyataan menolak RUU P-KS harus kita apresiasi, begitu juga dengan seminar yang diadakan Kota Padang dengan menggabungkan antara mitigasi bencana alam dan mitigasi bencana sosial”, ujar Prof Euis.

Baca Juga :  Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar

Sementara itu, Walikota Padang Mahyeldi saat membuka Seminar Bencana Sosial, mengatakan, digelarnya Seminar Bencana Sosial untuk melindungi Kota Padang dari bencana alam dan bencana sosial. Mengingat persoalan sosial di Kota Padang saat ini cukup kompleks.

“RUU Penghapusan Kekerasan Seksual harus dijiwai dari nilai agama, adat dan budaya kita di Indonesia, bukan mengadopsi nilai-nilai dari yang lainnya,” ujar Mahyeldi.

“Untuk itu, mari kita berikan masukan dan rekomendasi kepada DPR RI dan pihak-pihak yang terkait dalam pembahasan RUU ini, agar RUU ini tidak menimbulkan bencana alam dan bencana sosial di Indonesia. Karena kerusakan yang ada di muka bumi ini, baik di darat dan di laut karena ulah tangan manusia”, tambahnya lagi.

Seminar Bencana Sosial yang digagas BPBD Kota Padang juga menghadirkan sebagai pembicara anggota DPR RI Hermanto dan Ketua TP PKK Kota Padang Harneli. (*/mbb)

Follow WhatsApp Channel prokabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 
Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh
KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api
KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan
Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026
Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar
Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar
HUT Pasaman Belasan SMA Sederajat Ikuti Lomba Pionering
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 7 Oktober 2026 - 12:01 WIB

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Oktober 2026 - 10:56 WIB

Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh

Rabu, 7 Oktober 2026 - 09:21 WIB

KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:53 WIB

Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:50 WIB

Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

Berita Terbaru

Daerah

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Okt 2026 - 12:01 WIB

Artikel

Pukul 23.00 WIB, Uang Tak Laku Lagi di Pasaman

Selasa, 6 Okt 2026 - 20:33 WIB