Jakarta, Prokabar — Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Siber perlu segera diselesaikan oleh lembaga legislatif, demi memaksimalkan kinerja Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam melindungi masyarakat dari potensi serangan siber.
Direktur Deteksi Ancaman BSSN Sulistyo menjelaskan, luasnya cakupan kewenangan lembaga ini terhadap pengaman serangan siber memerlukan payung hukum setingkat Undang-Undang (UU). Akibatnya, ada indikasi kurang memaksimalkan kinerja BSSN yang selama ini bertugas berlandaskan Peraturan Presiden (Perpres).
“Kami semua berdasarkan Perpres, kalau dengan itu tidak cukup makanya perlu payung hukum yang lebih luas,” imbuh Sulistyo di Jakarta dari keterangan tertulis, Senin (11/2).
Persoalan pengamanan siber, kata dia, memerlukan jaminan hukum yang lebih luas, karena objek yang diawasi juga sangat luas. Tidak ada batasan ruang yang secara kasat mata menjadi batasan siber suatu negara.
“Batasan kita hanya sampai IP Number dan Domain untuk bisa dikenali ini berasal dari Indonesia,” imbuhnya.
Adanya UU diatas, akan membuka ruang membuka kerjasama bilateral dengan negara lain terkait dalam penindakan pengamanan siber. Bila tidak ada, kerjasama yang dibangun pemerintah tidak bisa menindak tegas oknum yang terbukti melalukan penyerangan siber terhadap pengguna internet di Indonesia.
“Serangan-serangan itu hanya kita laporkan ke pihak berwenang di suatu negara. Namun menulusuri sumbernya harus ada ijin setingkat MOU, jika tidak sulit,” pungkasnya. (*/hdp)
