Kinerja Pemerintah Pasaman Terus Merosot, Ini Buktinya

Penulis -

Selasa, 22 Januari 2019 - 20:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pasaman, Prokabar — Putaran roda Pemerintah Kabupaten Pasaman terseot-seot. Masalah timbul sana-sini. Mulai dari adanya konflik internal di tubuh Inspektorat sampai rendahnya serapan anggaran hingga akhir tahun lalu.

Kini, masalah baru muncul lagi. Kabupaten Pasaman sudah dipandang sebelah mata oleh pemerintah pusat. Terutama masalah hajat masyarakat badarai jika ada bencana

Kini, tidak ada lagi dana penanggulangan bencana untuk Pasaman yang dikucurkan BNPB pusat. Berdoa sajalah, Pasaman jauh dari bencana.

Baca Juga :  Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

“Miris, ternyata sudah tiga tahun kita (Pasaman) tidak dapat anggaran penanggulangan bencana atau dana umun yang bersumber dari pusat. Ulah pemerintah, masyarakat jadi teraniaya. Pantas saja, bencana di akhir 2018 kemarin lambat penanganannya, sebab dana itu benar yang tidak ada,” kata M. Mardinal, Ketua Komisi A saat kunjungan kerja bersama enam anggota lainnya ke BNPB Pusat, Selasa (22/1).

Baca Juga :  Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

Lebih lanjut diuraikan M. Mardinal, kedatangan tim kunjungan kerja ini disambut Kepala Bidang Tanggap Darurat, Budi Erwanto dan rekannya Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi, Henny.

“Kata Pak Budi, dulu Pasaman pernah diberi anggaran pasca bencana tahun 2016. Tahunya, anggaran itu bermasalah. Internal Pemkab tidak harmonis dalam mengelola anggaran. Ada bencana lalu dicairkan, tapi realisasinya tidak sesuai petunjuk teknis,” kata M. Mardinal.

Baca Juga :  KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api

Alasan kuat BNPB enggan memperhatikan Pasaman, diakui M. Mardinal, yakni bermasalahnya anggaran tahun 2016 itu.

“Kini sama kita ketahui, ada kasus korupsi anggaran pasca bencana tahun 2016 yang sedang digarap Kejaksaan Negeri Pasaman. BNPB bolak-balik ke Pasaman, karena berkasus Pasaman pun tidak lagi mendapat jatah anggaran,” tutup M. Mardinal. (Ola)

Follow WhatsApp Channel prokabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 
Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh
KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api
KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan
Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026
Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar
Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar
HUT Pasaman Belasan SMA Sederajat Ikuti Lomba Pionering

Berita Terkait

Rabu, 7 Oktober 2026 - 12:01 WIB

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Oktober 2026 - 10:56 WIB

Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh

Rabu, 7 Oktober 2026 - 09:21 WIB

KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:53 WIB

Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:50 WIB

Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

Berita Terbaru

Daerah

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Okt 2026 - 12:01 WIB

Artikel

Pukul 23.00 WIB, Uang Tak Laku Lagi di Pasaman

Selasa, 6 Okt 2026 - 20:33 WIB