Padang, Prokabar – Pada 2018, realisasi imunisasi MR Rubella di Sumatera Barat masih rendah yaitu 41,61 persen dari target vaksinasi 1,5 juta orang anak mulai usia 9 bulan sampai 15 tahun.
Kendala terbesar adalah unsur hukum dari vaksin yang dinyatakan haram oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) meski kemudian disebut dibolehkan karena alasan sebab kedaruratan.
“Kita memahami pentingnya imunisasi MR Rubella. Namun kita juga tidak boleh memaksa umat muslim yang tidak ingin anaknya diimunisasi dengan vaksin itu,” kata Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit, Selasa (8/1).
Menurutnya Pemprov Sumbar akan mengambil sikap yang sama pada kelanjutan imunisasi pada 2019 sehingga tidak bisa menargetkan hasil tertentu.
Meski demikian ia menyebut Pemprov Sumbar akan mendukung penuh upaya sosialisasi dan pemberian pemahaman secara medis kepada masyarakat terkait bahaya penyakit rubella yang bisa menyebabkan anak menderita cacat, agar mau mereka mau mengimunisasi anaknya.
Ketua MUI Sumbar Gurizal Gazahar menekankan bahwa fatwa yang telah dikeluarkan lembaga itu terkait vaksin imunisasi MR Rubella adalah bahwa unsur hukum dari vaksin MR itu haram, namun dibolehkan karena alasan sebab kedaruratan.
Kata “dibolehkan” itu ditafsirkan sebagai pilihan. Artinya tidak ada pemaksaan. Masyarakat boleh memilih mengimunisasi anaknya atau tidak.
“Hormati pilihan masyarakat itu,” katanya.
Data Dinas Kesehatan Sumbar, realisasi imunisasi MR Rubella tertinggi di Sumbar pada 2018 adalah Mentawai dengan capaian 87,77 persen dan terendah Kota Bukittinggi 14,23 persen.
Kota Padang yang merupakan ibu kota provinsi realisasinya hanya 51,36 persen.(*/mbb)
