Tanah Datar, Prokabar – Sejak direalisasikan pada tahun 2015 lalu, sampai akhir tahun 2018 Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI terus meningkatkan realisasi dana desa. Hal ini juga seiring dengan terus bertambahnya jumlah desa diberbagai provinsi, karena adanya pemekaran. Hal ini diungkapkan Febi Dt. banso, Staf khusus bidang strategis kementrian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi saat menggelar focus group diskusi bersama awak media di Sumatera Barat, kamis (13/12).
Pada awalnya atau pada tahun 2015, Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI merealisasikan dana desa sebesar Rp. 20,67 Triliun dengan jumlah desa penerima sebanyak 74093 desa. Tahun 2016 senilai Rp. 46,98 Triliun dengan jumlah desa penerima sebanyak 74754 desa. Tahun 2017 realisasi dana desa naik menjadi Rp. 60 Triliun dengan jumlah penerima 74910 desa, dan ditahun 2018, realisasi dana desa senilai Rp. 60 Triliun, dengan jumlah penerima 75957 desa.
Sementara, untuk tahun 2019 mendatang, pemerintah akan kembali menaikan realisasi dana desa sebesar Rp 70 Triliun Rupiah.
” Sebelumnya kami (pemerintah) akan menyalurkan dana desa sebesar Rp. 73 Triliun. Namun karena adanya permintaan dari pemerintah kota, maka 3 Triliun rupiah diberikan kepada kelurahan,” ucapnya.
Kian besarnya kucuran dana desa dari tahun ke tahun, Walinagari pun diminta untuk lebih kreatif dalam penggunaan dana desa tersebut. Selama ini, Walinagari lebih terfokus pada pembangunan insfrastruktur, dan sementara peningkatan ekonomi masyarakat, terutama ekonomi mikro menjadi lambat.
” Prioritas penggunaan dana desa ditahun 2019 akan lebih difokuskan untuk membiayai kegiatan pembangunan desa, kegiatan lintas bidang, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya
Dalam fokus group diskusi ini, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Sumatera Barat ini juga mencontohkan majunya Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) dibeberapa wilayah Di Indonesia, dan tidak terkecuali di Sumateta Barat. Kehadiran dan majunya pengelolaan dipastikan akan turut meningkatkan ekonomi masyarakat. Untuk itu, Kemendes sangat mendorong Walinagari dapat membentuk Badan Usaha Milik Nagari, terutama di tahun 2019 mendatang.
” Walinagari dan Bamus harus mempersatukan persepsi untuk membangun BUMNAG agar prioritas 2019, peningkatan ekonomi mikro dapat terwujud,” tutupnya.(eym)
