Tanah Datar, Prokabar – Para pedagang di Pasar Batusangkar mulai tertib dalam membayar retribusi kepada dinas terkait. Dari laporan Dinas Pasar, total tunggakan retribusi Pasar Batusangkar mencapai angka Rp800 juta sejak tahun 2015.
Hal ini terwujud setelah adanya pencanangan Jaksa Masuk Pasar (JMP) oleh Kejari Tanah Datar beberapa waktu lalu.
Kepala Dinas Koperindag Tanah Datar, Marwan menyampaikan, pihaknya telah memanfaatkan fasilitas TP4D Kejari Tanah Datar sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah dari retribusi pasar.
Sementara itu, menurut Kajari, Program JMP membuat pedagang lebih patuh dalam melaksanakan peraturan yang tertuang dalam Perda Nomor 3 Tahun 2018, sehingga lebih separuh tunggakan telah disetorkan ke kas negara. Saat ini, retribusi yang telah berhasil ditagih dan disetor ke kas daerah lebih dari Rp. 400 juta.
“Kita sudah melakukan perubahan dalam mewujudkan zona integritas yang terdiri dari enam area sebagai komponen pendukung untuk menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yakni Manajemen Perubahan, Tata Laksana, Sistem Manajemen, Penguatan Pengawasan, Pelayanan Publik dan Akuntabilitas,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Datar, Muhamad Fatria.
Perubahan yang dilakukan yakni, membentuk tim dan menyusun rencana pembangunan zona integritas serta komitmen dukung pakta integritas oleh seluruh pegawai dan pejabat Kejari Tanah Datar. Kemudian membangun sistem e-office, peningkatan disiplin, kompetensi serta memberikan reward kepada pegawai yang punya disiplin dan dedikasi tinggi.
Dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, Kejari juha telah buat aplikasi Perkara Pidum, bentuk pos pelayanan hukum, maksimalkan TP4D, Jaksa menyapa yang bekerjasama dengan radio pemerintah, Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dan Jaksa Masuk Pesantren.
Selain Program Jaksa Masuk Pasar, ada pula Tim Pengawal, Pengaman, Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dimana bertugas mendampingi dan memberikan petunjuk bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan dan tahun 2017 lalu.
TP4D melakukan pengawalan terhadap 19 kegiatan dan meningkat jadi 26 kegiatan ditahun 2018. Dengan hadirnya program ini dapat menimalisir terjadi penyimpangan korupsi di Tanah Datar.(eym)
