Ambon, Prokabar — Pemerintah Kota Ambon menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) di 2030 dengan mendeklarasikan menjadi bagian dari kabupaten/kota layak anak (KLA), Sabtu (3/11) kemarin.
“Tujuan utama dari KLA adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan terwujudnya Indonesia Layak Anak (IDOLA) di 2030,” ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise saat deklarasi Ambon menuju KLA seperti disampaikan dalam siaran pers KPPPA.
Menteri Yohana menjelaskan, di 2018, penghargaan KLA telah diberikan bagi 177 kabupaten/kota. Namun, hingga saat ini belum ada satu daerah pun yang dapat disebut Kabupaten/Kota Layak Anak, karena belum ada yang memenuhi 24 indikator KLA.
“Untuk itu, di berbagai kesempatan selalu saya tekankan pada pimpinan daerah untuk mengejarnya. Termasuk Kota Ambon yang hari ini dengan bangga telah meluncurkan KLA,” ujarnya.
Disebutkan, 24 indikator yang terbagi dalam 5 (lima) klaster hak anak harus dipenuhi setiap daerah agar Kabupaten/Kota disebut Layak Anak. Pertama, hak sipil dan kebebasan. Kedua, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Ketiga, kesehatan dasar dan kesejahteraan. Keempat, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan kelima adalah perlindungan khusus.
Menurut Menteri Yohana memang tidak mudah untuk mewujudkan, namun bukan berarti tidak bisa. “Saya berharap komitmen yang kuat dari semua pimpinan dan perangkat daerah, termasuk lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha dan media, agar di 2019 Kota Ambon dapat memperoleh penghargaan KLA,” ungkapnya.
Yohana menuturkan, bahwa KLA akan berhasil jika semua pemangku kepentingan mendukung dan bersinergi bersama seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. Tidak hanya pencapaian yang dikejar, namun juga hakikat penting KLA untuk memberikan tempat tinggal agar anak bisa tumbuh dan berkembang secara wajar tanpa kekerasan.
Ruang-ruang untuk fasilitas tumbuh kembang anak saat ini semakin membaik dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi peningkatan jumlah daerah yang mendeklarasi Kabupaten/Kota menuju Layak Anak (KLA).
Di 2017, KLA telah dilakukan oleh 389 kabupaten/kota. KLA merupakan sistem pembangunan berbasis hak anak, yang ditujukan untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
Di lokasi yang sama, Wali Kota Ambon Richard Louhenapesy mengatakan pihaknya bersama seluruh perangkat daerah akan melakukan upaya percepatan pemenuhan indikator KLA. “Jadi yang pertama, saya akan segera konsolidasi dengan seluruh kepala sekolah di Ambon untuk memberikan pencerahan kepada mereka bagaimana tekad kita untuk menjadikan Kota Ambon sebagai KLA,” ujarnya.
Kedua lanjut Richard, juga akan melakukan sosialisasi dengan mengumpulkan seluruh Kepala RT, RW dan Lurah untuk memberikan informasi yang sama.
“Jangan sampai KLA hanya dikenal di kalangan elit, tapi di jajaran pemerintah tingkat bawah tidak paham untuk mempercepat 24 indikator KLA, jadi perlu sinergi,” jelasnya. (*/hdp)
