Pasaman, Prokabar — Konflik di tubuh DPD KNPI Pasaman ternyata benar-benar mengkhawatirkan, pasalnya Ketua DPD KNPI Pasaman, Muhammad Fatahudin dinilai pengurus seperti monyet dapat mainan.
Mengobok-obok organisasi sesuka hati, bahkan memakai anggaran untuk kepentingan pribadi.
Semua ini terungkap dalam mediasi yang dilaksanakan pengurus DPD KNPI Sumbar antara pengurus dan ketua yang baru saja dilantik, Fatahuddin.
Cukup alot mediasi yang dilaksanakan hingga senja hari, Rabu (31/10). Fatahudin terpojok, saat semua pengurus sekitar 90 persen pengurus inti yang tidak hadir dalam pelantikan mengutarakan inti permasalahan.
“Seperti monyet dapat mainan, begitulah kira-kira. Terpilih secara aklamasi, seharusnya Bung Fatahudin bisa memimpin KNPI dengan arif dan bijaksana. Bukan memilah dan mengkotak-kotakan kepengurusan. Jelas-jelas panitia pelantikan sudah ada, untuk apa lagi dibuat panitia bayangan dan melakukan pelantikan tanpa disepakati,” kata Ketua Majelis Indonesia (MPI) Pasaman, Eki Noprismon dalam mediasi.
Hal serupa juga disampaikan Wakil Ketua KNPI Pasaman, Aulya Muktar. Menurut Aulya, dalam mediasi, pengurus KNPI yang tidak hadir dalam pelantikan tetap mengajukan musyawarah daerah luar biasa (Misdalub). Sebab, mereka tidak sejalan lagi degan ketua yang baru dilantik.
“Untuk Musdalub, kita bakal penuhi syarat-syaratnya. Salah satunya, membuat pernyataan sikap untuk Musdalub yang ditandatangani setengah lebih satu dari 45 organisasi kepemudaan di bawah naungan KNPI. Ini sudah kita rancang, dalam waktu dekat bakal kita layangkan ke DPD KNPI Sumbar,” kata Aulya.
Disinggung masalah realisasi anggaran oleh wakil ketua lainnya Heri Sumarno, Fatahuddin tampak mengelak. Ia tak banyak komentar dalam mediasi itu.
Di depan sekteratis DPD KNPI Sumbar, Marta Suhendra Fatahudin mengakui konflik internal ini hanya masalah komunikasi saja. Bahkan ia meminta maaf atas apa yang terjadi dan berharap konflik ini dapat diselesaikannya tanpa Musdalub.
Marta Suhendra sensiri dalam mediasi menyimpulkan, apapun yang terjadi sepanjang itu seauai AD/ART pihak provinsi ataupun daerah harus taat melaksanakan segala sesuatu hal. “Kami hanya hisa berharap, konflik ini cepat reda. Jangan sampai ini merugikan pemuda di Pasaman,” tutup Marta Suhendra. (Ola)
















