Pasaman, Prokabar — Rancanga Peraturan Daerah (Ranperda) perubahan APBD tahun anggaran 2018 akhirnya disahkan menjadi Perda oleh DPRD bersama Pemkab Pasaman. Tidak saja itu, Ranperda perubahan Perda RPJMD tahun 2016-2021 juga ikut disahkan.
“Sudah kita sahkan melalui sidang paripurna tadi,” kata Ketua DPRD Pasaman, Yasri.
Saat pengesahan Ranperda tersebut terjadi drama skors sidang.
Pasalnya, fraksi Demokrat, Golkar, Geindra dan PAN, PKS belum menyatakan sikap atas jawaban Bupati Pasaman terhadap pandangan fraksi-fraksi terkait kedua Ranperda itu.
Fraksi-fraksi ini belum menyatakan sikapnya karena tidak puas atas jawaban bupati terhadap pandangan fraksi-fraksi tersebut terhadap Ranperda perubahan APBD dan perubahan Perda RPJMD.
“Setelah dilakukan lobi dan rapat pimpinan antar fraksi, akhirnya fraksi-fraksi itu dapat menerima dan memahami. Hingga akhirnya disahkan,” tegas Yasri.
Sementara itu, Bupati Pasaman Yusuf Lubis menjelaskan, dalam pembahasan ranperda tersebut, beberapa fraksi di DPRD mempertanyakan realisasi penyerapan anggaran pada APBD awal masih sangat rendah. Berdasarkan data pada Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) hingga minggu ketiga September 2018, realisasi belanja langsung baru mencapai 50,23 persen.
“Untuk ini, kita sudah melakukan upaya percepatan realisasi anggaran, salah satunya dalam setiap kesempatan kita selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap SKPD,” kata Yusuf Lubis.
Pihaknya, kata Yusuf Lubis, juga meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan. Hal itu sebagai upaya percepatan guna pencapaian target volume kerja dan serapan dana atas perubahan APBD tahun anggaran 2018. (Ola)
