Pernah Meraih Kota Layak Anak, Kini Pasaman Darurat Kekerasan Anak, Ada apa?

Penulis -

Kamis, 6 September 2018 - 14:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pasaman, Prokabar — Pasaman darurat kekerasan terhadap anak. Sama dengan beberapa daerah lainnya di Sumatera Barat. Akhir Juli 2017 lalu, Pemerintah Kabupaten Pasaman pernah mendapat penghargaan kategori Kota Layak Anak (KLA) dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Yohana Susana Yembise. Tapi sekarang darurat kekerasan terhadap anak. Ini penjelasannya.

Usai seminar pencegahan kekerasan terhadap anak yang diusung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Pasaman Yulinda Yudi, Kabid Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dari DPPPA Pasaman, angkat bicara.

Baca Juga :  Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Dikatakan Yulinda, terlepas dari polemik kota atau kabupaten mana di Sumatera Barat menjadi daerah terbesar kasus kekerasan terhadap anak, pastinya Provinsi Sumbar berada di nomor urut dua se Indonesia menjadi provinsi terbanyak kasus kekerasan terhadap anak. “Kalau untuk Pasaman saat ini memang kondisi darurat kekerasan terhadap anak. Tapi bukan berada di peringkat dua terbanyak. Diberitakan sebelumnya Pasaman tingkat dua se Sumbar, kami mohon maaf. Maksudnya, Sumbar yang nomor dua se Indonesia. Ini sesuai klarifikasi narasumber,” kata Yulinda Yudi didampingi, Neny Adriani, narasumber sekaligus ahli psikologi dari Universitas UPI YPTK Padang.

Baca Juga :  Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

Perihal pernah dapat penghargaan itu, Yulinda menjelaskan, penghargaan tersebut bersumber dari berhasilnya Pasaman meraih salah satu indikator untuk dijadikan KLA. Indikatornya yaitu pemenuhan hak anak, seperti adminitrasi di bidang akte kelahiran.

“Ada puluhan indikator yang harus dipenuhi pemerintah untuk bisa menjadi KLA. Kita belum sepenuhnya mewujudkan itu. Baru bisa di adminitrasi. Indikator ini banyak menyangkut di dinas terkait, seperti dinas pendidikan, kesehatan, capil bahkan DPPPA sendiri.” Kata Yulinda.

Baca Juga :  Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

Ditegaskan Yulinda, Pasaman belum bisa disebut kota layak anak. Tepatnya itu, Pasaman baru menuju kota layak anak. “Kita baru menuju alias berjuang atau berusaha untuk menjadi KLA. Kita ingin melurusakan ini, agar tidak simpang siur. Apapun saran dan hasil seminar ini, demi teraihnya Pasaman KLA, bakal kita wujudkan,” tutup Yulinda. (Ola)

Follow WhatsApp Channel prokabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 
Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh
KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api
KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan
Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026
Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar
Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar
HUT Pasaman Belasan SMA Sederajat Ikuti Lomba Pionering

Berita Terkait

Rabu, 7 Oktober 2026 - 12:01 WIB

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Oktober 2026 - 10:56 WIB

Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh

Rabu, 7 Oktober 2026 - 09:21 WIB

KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:53 WIB

Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:50 WIB

Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

Berita Terbaru

Daerah

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Okt 2026 - 12:01 WIB

Artikel

Pukul 23.00 WIB, Uang Tak Laku Lagi di Pasaman

Selasa, 6 Okt 2026 - 20:33 WIB