Tanah Datar, Prokabar – Mutasi dan rotasi pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemkab Tanah Datar akan segera bergulir. Sebanyak 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diisukan akan diganti.
Salah seorang PNS di Pemkab Tanah Datar yang tak ingin disebutkan namanya mengatakan jika memang akan ada mutasi dan rotasi jabatan yang akan diselenggarakan pada Rabu siang (14/8).
“Besok akan ada mutasi dan diperkirakan siang,” ujar sang Abdi Negara tersebut.
Sementara itu, terkait keinginan Pemkab Tanah Datar tersebut, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) malah menilai rotasi yang akan dilakukan pada Rabu siang tersebut menyalahi prosedural.
“Kami sebagai partai pendukung pemerintahan berharap Bupati memahami aturan tentang Perangkat Aparatur Sipil Negara, dan jika ini dilakukan, akan berdampak kepada daerah,” ungkap Ketua DPD II Partai Golkar yang juga Wakil Bupati Tanah Datar Zuldafri Darma kepada wartawan, Selasa (14/08) di ruang kerjanya di Pagaruyung.
Zuldafri yang didampingi Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Tanah Datar Syamsul Bahri, anggota Anton Yondra, Syafril Jamal, Safarudin, dan Syahrial menyebutkan hingga saat ini ia sebagai Wakil Bupati belum membubuhi tanda tangan atau paraf terkait dokumen tentang pengisian jabatan tinggi pratama di lingkup Pemkab Tanah Datar.
“Alasannya simple saja, kita minta bupati kembali memahami UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP No. 11 Tahun 2017 tentang Managemen ASN. Karena SK tersebut kami nilai menyalahi aturan,” sebutnya.
Dokumen yang disodori oleh Kepala BKPSDM katanya, tentang hasil evaluasi yang merekomendasi sekitar 12 OPD yang akan dirotasi, diduga Pansel maupun SK bupati mengabaikan orang-orang yang berkompeten dibidangnya,” ujar Ketua DPD II Golkar Tanah Datar itu.
“Selain melanggar aturan tentang masa evaluasi, SK bupati tersebut juga mengabaikan potensi putra terbaik Tanah Datar yang tereleminasi oleh orang-orang baru yang kompetensinya diragukan di bidang baru yang akan ditempati,” ucapnya.
Disamping itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD Syamsul Bahri menyesali akan adanya mutasi dan rotasi ini, karena dilaksanakan disaat tahun anggaran berjalan dan program berlangsung.
“Kita kawatir, program yang tengah berjalan tersebut akan mandek, karena kepala OPD yang baru itu akan memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan staf, dan jabatan yang diduduki,” terangnya.
Anggota Fraksi Golkar lainnya menilai, pelantikan yang akan dilaksanakan itu, juga menyalahi prosedur, dimana pejabat tinggi pratama dimutasi minimal 2 tahun masa jabatan. Terhitung sejak tanggal dilantik.
“Semuanya ada di UU No. 5 Tahun 2014 dan hasil dari koordinasi Fraksi Golkar ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta beberapa hari yang lalu. Pihak KASN tegas menyatakan, jika ini dilakukan, berpotensi ke ranah pidana,” sela Anton Yondra.
Untuk itu, Anton Yondra meminta Bupati Tanah Datar meninjau kembali keputusan pelantikan pejabat tinggi pratama.
“Secara administrasi, bupati dalam menerbitkan SK tersebut tidak melibatkan Wabup. Ditenggarai ini melanggar peraturan perundang-undangan,” tegas Ketua DPRD Tanah Datar itu.
Sebelumnya, Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi telah mengamini akan adanya rotasi tersebut
Bupati menyatakan, berdasarkan hasil evaluasi pansel yang diserahkan kepada kepala daerah, maka tidak seluruhnya pejabat eselon 2 yang akan dimutasi ke tempat yang baru. Beberapa rekomendasi pansel yang diterima seperti ada yang tetap di jabatan semula, dan tetap di jabatan semula tapi perlu pembinaan.
“Hasil evaluasi pansel juga telah dikonsultasikan ke Jakarta dan KASN mengizinkan serta mengintruksikan akan tetapi dengan catatan tidak ada yang turun jabatan dan tidak ada yang non job,” ucap Bupati Irdinansyah.
Bupati juga menegaskan, jika mutasi yang akan dilakukan telah mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah juga telah meminta izin kepada Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN untuk melakukan mutasi jabatan ini.
“Kepala daerah tidak bisa seenaknya memutasi pejabat eselon 2, dan untuk melakukan hal tersebut perlu izin dari KASN. Setelah diizinkan, maka itu menjadi dasar mutasi dilakukan,” tutur Irdinansyah
Meski mutasi dilakukan pada pertengahan tahun, Bupati meyakinkan jika hal tersebut tidak akan mengganggu pada kinerja serapan APBD 2018.
Mutasi nantinya juga akan berdampak terjadinya kekosongan jabatan di beberapa OPD. Setidaknya tersapat 6 jabatan akan mengalami kekosongan, dan untuk sementara waktu dijabat oleh PLT.
“Jabatan yang kosong nantinya akan diisi melalui seleksi terbuka yang dapat diikuti oleh ASN yang berminat. Pembukaan seleksi dilakukan setelah pelantikan terhadap pejabat yang baru,” pungkas Bupati. (eym)
















