Padang, Prokabar – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang tengah melakukan reses masa persidangan V Tahun Sidang 2017-2018 membahas terkait kasus-kasus pertanahan yang ada di Kota Padang.
Rombongan wakil rakyat di DPR RI yang berjumlah 10 orang itu dipimpin Wakil Ketua Komisi II Mardani Ali Sera diterima Walikota Padang, Mahyeldi dalam pertemuan bersama di Ruang Abu Bakar Ja’ar Balaikota Padang.
Dalam pertemuan ini juga diikuti pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkup Pemko Padang, unsur BPN Sumbar, Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, disertai perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Forum Nagari Tigo Sandiang yang memperjuangkan sengketa tanah yang menyentuh 3 kecamatan.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera mengatakan, kunjungan kerja ini kali ini untuk mengetahui permasalahan yang ada di Sumatera Barat khususnya Kota Padang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Komisi II. Sebagaimana rombongan Komisi II DPR RI bersama ‘mitra kerja’ melakukan pertemuan dengan Walikota Padang dan jajaran bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatra Barat.
“Pertemuan ini merupakan upaya mediasi oleh kita dengan Pemko Padang dan pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan warga yang mempunyai masalah sengketa lahan. Dalam hal ini di daerah Kecamatan Koto Tangah, Kuranji dan Nanggalo yang menyentuh 765 hektare.
Kata Mardani, Komisi II DPR RI pun memang sudah lama menyoroti persoalan tanah tersebut mengingat mulai mencuatnya dugaan skandal permainan oleh pihak yang berwenang. Oleh karena itu, Atas nama Komisi II akan mencarikan solusi dan tindakan nyata untuk meneliti dan menuntaskan persoalan ini sesegera mungkin.
“Seperti kita akan menyurati pihak-pihak terkait sengketa tanah ini, kemudian menganggkat kasus ini ke ranah hukum sSehingga akan memberikan kebenaran bagi masyarakat yang tanahnya bersengketa,” ujarnya.
Senada dengan itu hampir sama dari yang diujarkan beberapa Anggota Komisi II DPR RI lainnya. Masing-masingnya bertekad untuk mengusut kasus tersebut sembari membongkar permainan oknum terkait yang telah membuat kisruh status tanah di sejumlah kelurahan di Kota Padang itu.
Seperti diketahui, kisruh lahan seluas 765 hektar di 3 kecamatan ini berawal dari putusan Landraad Nomor 90 tahun 1931 yang memenangkan kaum Maboed. Kemenangan Maboed diperkuat dengan Putusan Perkara Perdata Nomor 04/Pdt.G/2016/PN.Pdg melalui mamak kepala warisnya Lehar yang mengaku sebagai ahli waris Maboed.
Ia pun mengklaim sebagai pemilik tanah dengan luas 765 hektare itu. Hanya saja gugatan yang dilayangkannya kandas di pengadilan, meski saat ini masih ada yang dalam proses hukum. Polemik ini terus memunculkan gejolak di tengah masyarakat dan instansi terkait sampai saat ini.
Sementara itu Walikota Padang, Mahyeldi atas nama Pemerintah Kota Padang menyampaikan terima kasih kepada Komisi II DPR RI yang ikut mendukung penyelesaian kasus tersebut. Ia pun akan terus menyiapkan sejumlah langkah untuk menghadapi klaim kaum Maboed yang patut diusut tuntas dengan menyiapkan tim advokasi untuk melindungi kepentingan warganya. (*/mbb)
