Program ini merupakan kolaborasi strategis antara Lapas Kelas IIA Padang dan Yayasan Pendidikan Gempita Sumatera Barat guna memenuhi hak dasar pendidikan warga binaan.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya percepatan peningkatan Angka Harapan Sekolah serta perluasan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.
“Program ini sejalan dengan gerakan Padang Juara dan Padang Melayani untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” ujar Fadly.
Ia menambahkan, ijazah kesetaraan memiliki legalitas formal yang membuka peluang kerja dan akses pendidikan tinggi bagi warga binaan setelah masa tahanan berakhir.
Pemkot Padang juga berencana mendukung pengembangan pelatihan keterampilan teknis, seperti servis AC, menjahit, hingga otomotif.
Kepala Lapas Kelas IIA Padang, Ronaldo Devinci Talesa, menyebut program ini sebagai tonggak sejarah karena baru pertama kali dilaksanakan sejak lapas tersebut berdiri.
Sebanyak 101 peserta terpilih melalui asesmen ketat dari total 671 penghuni lapas dengan mempertimbangkan aspek motivasi dan komitmen belajar.
“Pembelajaran akan dipandu tutor dari PKBM Gempita Sumbar dengan dukungan modul yang telah disiapkan,” jelas Ronaldo.
Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sumbar, Kunrat Kasmiri, mengapresiasi inisiatif tersebut sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
“Pendidikan adalah kesempatan kedua bagi warga binaan untuk memperbaiki diri agar menjadi pribadi lebih produktif saat kembali ke masyarakat,” ungkap Kunrat.
Kepala PKBM Gempita Sumbar, Silvia Sismona, berharap pemerintah terus memberikan dukungan terkait penyediaan sarana pembelajaran dan fasilitas ujian berbasis komputer.
Dukungan tersebut dianggap krusial agar seluruh proses pendidikan dan asesmen berjalan optimal bagi para peserta.
