Dharmasraya, Prokabar – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dharmasraya ambil langkah tegas dalam mengawasi pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Hal ini, sesuai dengan hasil kesepahaman bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) daerah mekar itu, untuk memperkuat pengawasan dan pengendalian distribusi Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBBT) serta Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBBKP) diwilayah Kabupaten Dharmasraya.
Kesepakatan tersebut, ditelorkan saat rapat koordinasi dilaksanakan di Pulau Punjung, Kamis (11/6/2026), dipimpin Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani, S. H., LL. M., dihadiri Kapolres Dharmasraya AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro, Kepala Kejaksaan Negeri Dharmasraya Indra Gunawan, Dandim 0310/SSD diwakili Danramil Koto Baru Kapten CKE Jarman, Sekretaris Daerah Medison. Rapat ini, meruoakan tindak lanjut Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 1/INST-2026 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian JBBT dan JBBKP.
Sekretaris Daerah Dharmasraya saat itu memaparkan terkait, urgensi penguatan pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Serta menyampaikan draf Surat Keputusan (SK) penyempurnaan struktur Satgas Pengawasan dan Pengendalian JBBT dan JBBKP.
Peserta rapat menyepakati, penambahan beberapa unsur dalam struktur Satgas. Meliputi, Komandan Batalyon (Danyon) Brimob C Pelopor Dharmasraya sebagai Penasehat/Pengarah. Sementata Wakapolres sebagai Wakil Penanggung Jawab Pelaksana. Untuk pihak PT Pertamina Patra Niaga, juga dimasuka sebagai anggota Satgas.
Bupati Annisa menegaskan, pengawasan harus memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran, sesuai ketentuan berlaku. Dalam pemeriksaan, tidak hanya berpedoman kepada nomor polisi kendaraan. Tetapi juga harus memeriksa dokumen kendaraan, termasuk STNK.
“Sebelum pelaksanaan di lapangan, Satgas perlu melakukan sosialisasi kepada pemilik dan pengelola SPBU. Berkoordinasi dengan Pertamina, agar terdapat kesamaan persepsi dan mekanisme pengawasan,” terang Annisa.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Dharmasraya, Indra Gunawan memberikan masukan, agar pengawasan dilakukan oleh tim gabungan meliputi Polri, TNI, dan Satpol PP. Tim ini, selalu menyampaikan laporan harian. Kegunaannya, sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan.
Sementara, Kapolres Dharmasraya AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro menjelaskan. Antrean di Staisun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), juga dipengaruhi atas keterlambatan pasokan dari depo BBM.
Dengan mempertimbangkan keterbatasan personel, pola pengawasan melalui patroli dan pemantauan berkala dinilai lebih efektif dibandingkan penempatan personel secara tetap pada setiap SPBU.
Melalui penguatan pengawasan ini, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya bersama Forkopimda berkomitmen memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan tertib, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan yang berlaku. (Fatafza)
