Pasaman, Prokabar – Pemerintah Kabupaten Pasaman raih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Ini merupakan capaian ke-13 kalinya secara berturut-turut diraih oleh Pemkab Pasaman.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Barat, Sudarminto Eko Putra, kepada Bupati Pasaman Welly Suhery bersama Ketua DPRD Pasaman di Kantor BPK Perwakilan Sumbar, Kota Padang, Jumat (29/5).
Berdasarkan data BPK RI Perwakilan Sumbar, Kabupaten Pasaman tercatat sebagai salah satu daerah dengan tingkat tindak lanjut rekomendasi tertinggi di Sumatera Barat.
Capaian tersebut menegaskan, opini WTP tidak hanya sebatas penghargaan administratif. Tetapi juga berkaitan erat dengan komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti setiap catatan dan rekomendasi audit.
Bupati Pasaman Welly Suhery mengatakan bahwa pemeriksaan LKPD merupakan instrumen penting untuk memastikan laporan keuangan daerah disusun secara wajar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pemeriksaan LKPD merupakan pemeriksaan keuangan oleh BPK dengan tujuan memberikan keyakinan bahwa laporan disajikan secara wajar. Opini ini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan,” ujar Bupati Welly Suhery.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Sumbar atas pembinaan dan pendampingan yang diberikan selama proses pemeriksaan. (RH)
















