Padang, Prokabar – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat (Sumbar) bersilaturahmi sekaligus hearing bersama Komisi I DPRD Sumbar di Gedung Wakil Rakyat tersebut, Rabu (29/4/2026).
Kehadiran anggota KPID disambut Ketua Komisi I, Syawal, Wakil Ketua Abdul Rahman, Sekretaris Bagas Panyusunan Nasution, serta anggota Indra Catri, Masrisal, dan Aida.
Sementara itu, Komisioner KPID Sumbar hadir dengan formasi lengkap. Mulai dari Ketua Yusrin Trinanda, Wakil Ketua Jimmi Syah Putra Ginting, Koordinator PKSP Nofal Wiska, Koordinator Kelembagaan Riki Chandra, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran TV Jonnedi, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran Radio Oldsan B. Pradipta, serta Koordinator Bidang Sosialisasi, Hubungan, dan Partisipasi Masyarakat Yogi Afriandi.
Banyak hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Mulai dari nasib radio dan televisi, penyebaran konten media sosial yang kian masif hingga Rencana Strategis (Renstra) KPID Sumbar untuk 2026–2029.
Ketua KPID Sumbar, Yusrin Trinanda menegaskan bahwa dunia penyiaran merupakan bagian penting dalam menjaga kedaulatan bangsa. Penyebaran informasi yang berimbang untuk masyarakat juga bagian dari tonggak demokrasi.
Hanya saja, bentuk penyebaran informasi yang terus berkembang. Media radio dan televisi tidak lagi menjadi jalur utama masyarakat dalam mendapatkan informasi.
“Sekarang media sosial menguasai penyebaran informasi dan itu tuntutan zaman,” katanya.
Yusrin mengatakan, KPID Sumbar akan terus mendorong bagaimana masyarakat mendapatkan informasi yang baik. Salah satunya tentu dengan menguatkan literasi media kepada masyarakat, terutama generasi muda.
Selain itu, diperlukan juga aturan yang bisa menjangkau media sosial. Dengan begitu, konten-konten yang bertentangan dengan norma sosial, adat, budaya dan perlindungan terhadap anak, dapat diminimalisir.
“Kami mendorong lahirnya Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai payung hukum untuk mengawasi konten di media sosial, mengingat pergeseran konsumsi informasi masyarakat telah berpindah secara masif ke platform digital,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua KPID Sumbar, Jimmi Syah Putra Ginting mengharapkan adanya keberlanjutan program-program baik melalui penguatan lembaga agar KPID mampu menjalankan fungsinya secara optimal di era digital.
Senada dengan itu, Koordinator Bidang Kelembagaan, Riki Chandra mengatakan, keberlangsungan cita-cita dan program KPID tidak terlepas dari dukungan DPRD Sumbar, khususnya Komisi I dan Pemprov Sumbar.
Di sisi lain, kondisi lembaga penyiaran, khususnya radio, juga menjadi bahasan yang cukup mendalam karena banyak yang saat ini dalam keadaan memprihatinkan akibat kehilangan massa dan pendapatan.
Koordinator PKSP, Nofal Wiska memaparkan perlunya inovasi dalam bentuk insentif program atau subsidi agar radio bisa kembali menyiarkan konten edukatif, seperti program belajar-mengajar atau konsultasi adat dengan estimasi biaya operasional yang nantinya akan disiarkan dengan sistem relay.
“Kita perlu memperhatikan keberlangsungan lembaga penyiaran,” katanya.
Nofal juga menyinggung pentingnya pendidikan media sosial dan branding yang lebih profesional bagi lembaga penyiaran agar tetap relevan di mata publik.
Terkait hal itu, anggota Komisi I, Indra Catri menekankan pentingnya membangun nilai jual (value) bagi radio agar mampu menciptakan permintaan (demand) di tengah masyarakat.
Dia juga menantang agar KPID Sumbar melahirkan program yang bermanfaat dan tidak hanya beralasan tidak bergerak karena tidak ada anggaran.
“Lahirkan program yang menarik, biar kami bisa melihat dan menilainya,” kata mantan Bupati Agam dua periode itu.
Senada dengan itu, Wakil Ketua Abdul Rahman juga berharap KPID Sumbar periode ini dapat adaptif dengan perkembangan zaman. Menurutnya, radio dan televisi adalah alat untuk penyebaran informasi.
“Sekarang media sosial makin masif. Perlu inovasi KPID agar generasi muda tercerahkan dengan konten positif,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi I, Aida, menyambut gagasan untuk menyehatkan kembali industri radio. Dia pun meminta data spesifik radio yang di Sumbar.
“Perlu terus dilakukan edukasi tentang penyiaran sehat, terutama pada anak-anak muda,” katanya.
Ketua Komisi I, Syawal, berharap KPID dapat bekerjasama dengan mitra di DPRD. Dengan begitu, penguatan kegiatan bisa berjalan dengan baik.
“Yang penting outputnya jelas dan transparan, tentu kami akan mendukungnya,” tuturnya. (**)
