6 Surat yang Menjadi Kendala Dihadapi Caleg Di Padang Pariaman

Penulis -

Kamis, 12 Juli 2018 - 18:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Padang Pariaman, Prokabar – Kabupaten Padang Pariaman terdapat 40 kursi yang diperebutkan calon legislatif (caleg) untuk menjadi anggota DPRD. Sedangkan kalkulasi minimal 1 partai yang mengusung calonnya sebanyak 40 orang. Bila ditotalkan maksimal ada 640 orang yang akan ikut berkompetisi pada Pemilihan Calon Legislatif di Kabupaten Padang Pariaman.

Menurut Ketua KPU Padang Pariaman, Zulnaldi kepada Prokabar.com, di kantornya Parit Malintang, Kamis (12/7), setiap Daerah Pilihan atau Dapil minimal 10 orang calon. Sedangkan di Padang Pariaman terdapat 4 Dapil. Selain itu, setiap partai juga mewajibkan adanya minimal 30 persen perwakilan perempuan.

Baca Juga :  Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

Hingga saat ini, lanjutnya masih belum ada juga partai beserta calonnya mendaftar. Dimungkinkan adanya kendala pengurusan dari beberapa syarat diajukan menjadi caleg. “Harusnya partai pengusung sudah menyiapkan calonya untuk mengurus syarat-syarat pencalonan sebelum ditetapkan jadwal pembukaan. Mestinya seperti legalisir ijazah tidak lagi menjadi masalah,” kata Ketua KPU tersebut.

Baca Juga :  KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan

Selain itu, Komisioner KPU Padang Pariaman, Ory Sativa Sya’ban menerangkan ada 6 surat persyaratan yang memang agak lama dan sering menjadi kendala dari para caleg tersebut. Seperti pengurusan SKCK di Kepolisian, Surat Bebas Tidak ada Pernah dihukum selama 5 tahun, Surat Keterangan sehat (rohani, jasmani dan narkoba) di RSUD, dan Surat terdaftar di DPS (Daftar Pemilih Sementara)di PPS Nagari Masing-masing.

Baca Juga :  Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

“Kebanyakan para calon yang mendaftar yang konsultasi sering mengalami 6 kendala di seperti pengurusan surat keterangan sehat seperti sehat jasmani, rohani (psikologi) dan bebas narkoba. Pengurusan SKCK, Surat Bebas Tidak pernah dihukum, serta Daftar Pemilih Sementara (DPS) di PPS nagari yang bersangkutan,” tutup Ory. (rud)

Follow WhatsApp Channel prokabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 
Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh
KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api
KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan
Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026
Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar
Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar
HUT Pasaman Belasan SMA Sederajat Ikuti Lomba Pionering

Berita Terkait

Rabu, 7 Oktober 2026 - 12:01 WIB

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Oktober 2026 - 10:56 WIB

Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh

Rabu, 7 Oktober 2026 - 09:21 WIB

KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:53 WIB

Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:50 WIB

Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

Berita Terbaru

Daerah

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Okt 2026 - 12:01 WIB

Artikel

Pukul 23.00 WIB, Uang Tak Laku Lagi di Pasaman

Selasa, 6 Okt 2026 - 20:33 WIB