Jakarta, Prokabar – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman menyarankan pemerintah, membentuk badan khusus untuk menangani dampak bencana hidrometeorologi Sumatera.
Badan khusus ini diperlukan, terang Alex, mengingat beragamnya jenis kerusakan akibat banjir bandang yang melanda 52 kabupaten/kota di tiga provinsi di Sumatera yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
“Kita punya pengalaman dalam menangani dampak tsunami Aceh-Nias tahun 2024. Kita juga punya pengalaman menangani, gempa, likuifaksi, banjir atau longsor. Namun, banjir dan longsor disertai massifnya kerusakan lingkungan, kita tak pernah mengalaminya. Karenanya, kehadiran badan khusus ini sangat diperlukan,” tegas Alex dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu.
Harapan itu disampaikan politisi PDI Perjuangan Sumatera Barat ini, merespon persetujuan Presiden Prabowo terkait pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Kuala atas usulan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin pada rapat terbatas di lokasi hunian sementara yang dibangun Danantara di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Kamis (1/1/2026).
Satgas tersebut akan difokuskan pada pengerukan sungai-sungai yang mengalami pendangkalan akibat timbunan lumpur di wilayah terdampak bencana, sekaligus mengolah air berlumpur menjadi air bersih.
“Kami menilai, Satgas ini layak ditingkatkan statusnya jadi badan khusus. Jadi, tugasnya tak sekadar mengeruk sungai, tapi menangani dampak bencana secara lebih komprehensif serta menghilangkan kendala teknis terkait kewenangan,” tegas Alex.
“Selain itu, bencana ini juga berpotensi berlangsung dalam waktu lebih panjang seiring prakiraan BMKG yang merilis, curah hujan tinggi akan masih terjadi hingga Maret 2026ini,” tambahnya.
Disebutkan Alex, dengan badan khusus maka pendanaan di masa rehabilitas dan rekonstruksi, tidak lagi berada banyak kementrian dan lembaga.
“Untuk anggaran badan khusus, tinggal mengkoordinasikannya dengan kementrian atau lembaga. Artinya, kita tidak perlu mengubah UU APBN, karena dia akan meletakan anggaran pada satu badan khusus,” tegas Alex.
Selain itu, terang ketua PDI Perjuangan Sumatera Barat itu, badan khusus ini juga memberikan kepastian pada pemerintah daerah terutama penyintas bencana, bahwa negara memang hadir secara langsung dan terencana dalam mengatasi dampak banjir ini.
“BRR Aceh-Nias diakui dunia karena kepemimpinan efektif, manajemen transparan tanpa korupsi (zero corruption). Kita berharap hal serupa berulang lagi dalam pengananan banjir Sumatera ini,” terang Alex sembari menyitir kasus korupsi dana bencana pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Samosir, Sumut.
“Model BRR Aceh-Nias juga telah mencatatkan prestasi tersendiri yakni mampu melakukan percepatan pembangunan infrastruktur serta SDM, bahkan mengakhiri konflik Aceh dengan GAM, meninggalkan warisan sistem manajemen bencana yang bisa diadopsi negara lain seperti Cina dan Vietnam,” tambah politisi PDI Perjuangan ini.
Dampak banjir Sumatra meliputi berbagai fasilitas publik. Secara keseluruhan, tercatat 3.188 fasilitas pendidikan, 803 rumah ibadah, 215 fasilitas kesehatan, 81 ruas jalan, serta 34 jembatan yang terdampak banjir dan tanah longsor di berbagai wilayah.
Bila diperinci berdasarkan provinsi, Aceh kembali menjadi wilayah dengan tingkat kerusakan fasilitas publik terbesar. Di provinsi ini, terdapat 1.312 fasilitas pendidikan, 631 rumah ibadah, 141 fasilitas kesehatan, 17 jembatan, serta 38 ruas jalan yang terdampak banjir dan tanah longsor.
Di Sumatra Barat, kerusakan fasilitas meliputi 659 fasilitas pendidikan, 150 rumah ibadah, 7 fasilitas kesehatan, 13 jembatan, serta 31 ruas jalan.
Sementara itu, di Sumatera Utara tercatat 659 fasilitas pendidikan, 22 rumah ibadah, 67 fasilitas kesehatan, 4 jembatan, serta 12 ruas jalan yang dilaporkan terdampak banjir.
Hingga Jumat (2/1/2026), jumlah korban tewas akibat bencana sebanyak 1.157 jiwa. Dari jumlah itu, jumlah korban tewas di Aceh tercatat 530 jiwa, Sumatera Utara 365 jiwa, dan Sumatera Barat 262 jiwa.
Adapun jumlah korban yang masih hilang 165 orang. Korban hilang terbanyak berada di Sumbar, yakni 72 orang, Sumut 60 orang dan Aceh 31 orang.
Sementara jumlah pengungsi sebanyak 380.287 jiwa, dengan jumlah terbanyak di Aceh, yaitu 356.658 jiwa. (*)
