Pessel, Prokabar – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Selatan akan melantik sebanyak 56 wali nagari terpilih hasil pemilihan wali nagari serentak pada Rabu, 17 Desember 2025. Pelantikan tersebut akan digelar di dua lokasi pada Selasa (6/1/2026), yakni Painan Convention Center (PCC) untuk 32 wali nagari dan Kantor Perwakilan Pemkab Pessel di Tapan untuk 24 wali nagari lainnya.
Pelantikan serentak ini menjadi tahapan akhir dari proses demokrasi di tingkat nagari yang telah berlangsung sejak beberapa pekan terakhir. Dengan pelantikan tersebut, para wali nagari terpilih resmi mengemban amanah untuk memimpin pemerintahan nagari selama delapan tahun ke depan.
Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) Kabupaten Pesisir Selatan, Deni Anggara menyampaikan, pelaksanaan pelantikan di dua lokasi dilakukan untuk memastikan efektivitas dan kelancaran acara, mengingat jumlah wali nagari yang cukup besar serta sebaran wilayah yang luas.
“Pelantikan ini bukan hanya seremoni, tetapi menjadi titik awal tanggung jawab besar bagi para wali nagari. Mereka dituntut untuk bekerja profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,”ujarnya.
Ia menegaskan, wali nagari merupakan ujung tombak pemerintahan daerah dalam menjalankan program pembangunan, pengelolaan dana nagari, serta pelayanan administrasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, integritas dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
“Kami menekankan agar seluruh wali nagari yang dilantik memahami regulasi, khususnya terkait pengelolaan keuangan nagari. Jangan sampai ada pelanggaran yang berujung pada persoalan hukum,” tegasnya.
Menurut DPMDPPKB, setelah pelantikan, para wali nagari akan langsung mengikuti pembinaan dan penguatan kapasitas, termasuk pendalaman tugas pokok dan fungsi, tata kelola pemerintahan nagari, serta sinergi dengan Badan Musyawarah Nagari (Bamus) dan lembaga nagari lainnya.
Deni berharap, kepemimpinan wali nagari terpilih mampu mendorong percepatan pembangunan nagari, meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, serta menjaga stabilitas sosial dan nilai-nilai adat yang menjadi ciri khas nagari di Pesisir Selatan.
“Harapan kami, wali nagari yang dilantik dapat menjadi pemimpin yang adil, dekat dengan masyarakat, serta mampu membawa nagari ke arah yang lebih maju dan mandiri,” ujarnya lagi.
Jika Anda ingin:
Lebih jauh Deni menyampaikan, setiap wali nagari akan mengelola Dana Nagari yang bersumber dari APBN dan APBD. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, tata kelola dana nagari di sejumlah wilayah Pesisir Selatan kerap menjadi kritikan, mulai dari temuan administrasi, keterlambatan laporan pertangungjawaban, hingga dugaan penyimpangan yang berujung proses hukum.
Berdasarkan regulasi, wali nagari memiliki kewenangan strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nagari. Namun kewenangan besar tersebut tidak selalu diiringi dengan kapasitas dan pengawasan yang memadai, ungkapnya.
Deni mengakui, bahwa pelantikan wali nagari harus dibaca sebagai awal masa pengawasan ketat, bukan akhir proses demokrasi.
“DPMDPPKB akan meningkatkan pembinaan, namun keberhasilan tata kelola nagari sangat bergantung pada komitmen pribadi wali nagari itu sendiri,” ujarnya.
Deni menjelaskan, salah satu persoalan klasik di tingkat nagari adalah minimnya partisipasi masyarakat dalam perencaan pembangunan. Musyawarah nagari kerap dinilai sekadar formalitas untuk memenuhi syarat administrasi, bukan ruang deliberasi substantif.
Akibatnya, program yang dibiayai dana nagari tidak selalu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Infrastruktur dibangun tanpa skala prioritas yang jelas, sementara sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat masih tertinggal.
“Wali nagari harus keluar dari pola lama yang menjadikan kebijakan nagari hanya sebagai rutinitas tahunan. Transparansi dan keterlibatan masyarakat adalah kunci. Wali nagari harus siap diawasi. Jabatan ini bukan kekuasaan, tetapi amanah. Delapan tahun ke depan akan menjadi ujian apakah nagari benar-benar maju atau justru bermasalah,” tegasnya. (min)
