Pessel, Prokabar – Pengamat kebijakan publik dari Universitas Dharma Indonesia, Rodi Candra, mengkritik kinerja Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), setelah kondisi jalan nasional di Pesisir Selatan yang baru selesai diperbaiki kembali mengalami kerusakan berat dalam waktu kurang dari satu bulan.
Perbaikan tambal-sulam yang dilakukan dinilai tidak memenuhi standar kualitas dan tidak memberikan solusi jangka panjang.
Rodi menilai kerusakan cepat itu menunjukkan lemahnya pengawasan, penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi, serta minimnya akuntabilitas penyedia jasa konstruksi. Dirinya juga menilai praktik perawatan jalan yang cenderung reaktif, bukan berbasis perencanaan menyeluruh.
“Sepertinya jalan dan lobang diakhir tahun sudah memiliki kesepakatan dengan anggaran akhir tahun, maka hampir setiap tahun jalan di pastikan berlobang. Namun pejabat takut sisa anggaran itu disilvakan ke negara,” ujarnya.
Menurut Rodi, masalah berulangnya kerusakan jalan nasional dapat berdampak pada meningkatnya resiko kecelakaan terutama pada jalur padat kendaraan berat, pemborosan anggaran, karena perbaikan dilakukan berkali-kali dalam waktu singkat.
Rodi mendesak Kementerian PUPR melakukan audit menyeluruh terhadap proyek perbaikan tersebut, mulai dari proses tender, pengawasan lapangan, hingga spesifikasi material yang digunakan.
“Ya, saya juga mendorong adanya transparansi dan publikasi progres pekerjaan agar masyarakat dapat ikut mengawasi,” ungkapnya.
Pantauan Prokabar com Rabu (3/12/2025) di lapangan, sejumlah titik yang beberapa waktu lalu telah ditumbok atau dilakukan perbaikan tambal sulam kini menunjukkan retakan serta lubang-lubang kecil yang berpotensi membesar. Beberapa bagian bahkan sudah menggenang ketika hujan turun, membuat jalan licin dan membahayakan pengguna.
Pengendara yang melintasi ruas tersebut mengaku heran mengapa hasil perbaikan hanya bertahan sebentar.
“Baru bulan lalu ditambal, sekarang sudah rusak lagi. Kalau begini terus, kapan jalannya benar-benar bagus,” ujar Edo (41) pengendara roda dua.
“Perbaikan tambal-sulam memang cepat, tetapi tidak efektif untuk jangka panjang, terutama di ruas dengan volume kendaraan berat. Kalau dalam waktu sebulan sudah rusak, itu berarti ada masalah serius pada pengawasan, kualitas material, atau metode pengerjaan,” ungkapnya.
Menurutnya, PJN seharusnya memiliki standar ketat mengenai ketahanan perbaikan, termasuk memastikan kepatuhan terhadap spesifikasi teknis.
“Kalau pekerjaan tidak sesuai standar, maka uang negara pada akhirnya yang terbuang,” tegasnya.
Tokoh masyarakat Pesisir Selatan, Ramizal Ramli (51) mengatakan, kemungkinan lemahnya pengawasan dari pihak PJN dan konsultan pengawas. Mereka menilai proses perbaikan sering kali hanya formalitas tanpa evaluasi mendalam mengenai struktur lapisan jalan.
“Sering kali perbaikan hanya fokus pada permukaan, padahal kerusakan bisa berasal dari fondasi yang sudah tidak stabil. Jika lapisan dasar tidak diperbaiki, ya pasti akan muncul lubang lagi,” ujarnya.
Kondisi jalan yang kembali rusak dalam waktu singkat membawa konsekuensi besar. Selain meningkatkan risiko kecelakaan, kerusakan ini juga mengganggu kelancaran distribusi barang, terutama di jalur yang dilewati kendaraan logistik.
Sopir Truk, Egi (38) mencatat kerusakan jalan sering menjadi pemicu kerusakan suspensi dan peningkatan biaya operasional. Setiap jalan berlubang itu artinya kerugian bagi kami. Ban cepat rusak, konsumsi bahan bakar naik,”ujarnya.
Menanggapi situasi tersebut, para masyarakat mendesak Kementerian PUPR melakukan evaluasi teknis dan audit terhadap pengerjaan perbaikan yang sudah dilakukan, termasuk meninjau ulang kontraktor pelaksana.
“Audit harus menilai apakah penggunaan material sudah sesuai spesifikasi, apakah durasi pengerjaan realistis, dan apakah metode perbaikan sudah tepat. Jika ditemukan pelanggaran, kontraktor harus diberi sanksi tegas,” ujarnya lagi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PJN belum memberikan pernyataan resmi mengenai penyebab kerusakan berulang tersebut. Namun masyarakat menilai pemerintah perlu segera menjelaskan langkah yang akan diambil untuk memastikan perbaikan jalan lebih bertahan lama. (min)
