Jakarta, Prokabar – Pemkab dan Tanah Datar Universita Negeri Islam (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar upayakan ahli fungsi lahan sawah yang dilindungi untuk pembangunan kampus.
Sementara, berdasarkan RTRW Pemerintah Tanah Datar lahan tersebut sudah diusulkan menjadi lahan pemukiman.
Rektor UIN Mahmud Yunus Prof. Delmus Puneri Salim menyebut upaya alih fungsi lahan ini sudah sesuai dengan RTRW Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk ditindaklanjuti pada sistem ATR/BPN. Nantinya, sertifikat milik Menteri Agama merupakan lahan pemukiman yang sesuai dengan RTRW.
“Kita berharap dengan pertemuan ini alih fungsi lahan LDS milik kampus UIN Mahmud Yunus bisa terealisasi dan bisa dimanfaatkan untuk pembangunan kampus ke depannya, termasuk pembangunan asrama mahasiswa,” ucap Delmus.
Delmus juga mengatakan bahwa Wamen ATR/BPN sangat mengapresiasi Bupati Tanah Datar dan pihak kampus dalam usahanya meningkatkan pendidikan di kabupaten Tanah Datar.
”Tadi pak Wamen menyampaikan, perubahan LDS menjadi lahan pemukiman ini untuk kepentingan negara dan kampus UIN Mahmud Yunus Batusangkar adalah milik Kementerian Agama sehingga tanah ini nantinya juga akan menjadi milik negara. Pak Wamen tadi juga berjanji akan menindaklanjutinya, kita diminta untuk melengkapi syarat-syaratnya. InsyaAllah dalam waktu dekat ini bisa terlaksana, sehingga BPN Tanah Datar bisa mengeluarkan sertifikat sesuai RTRW yang baru,” pungkasnya.
Bupati Tanah Datar, Eka Putra menyampaikan bahwa kampus UIN Mahmud Yunus saat ini merupakan salah satu kampus kebanggaan masyarakat Tanah Datar dan berkat perjuangan bersama-sama akhirnya kampus tersebut saat ini sudah menjadi Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
“Alhamdulillah, kita di Tanah Datar mempunyai salah satu kampus kebanggaan yakni UIN Mahmud Yunus Batusangkar, yang mana dulu sudah kita perjuangkan bersama-sama dari sebuah Institut menjadi Universitas. Tahun kemarin Pemda mengajukan RTRW, ternyata sebagian lahan milik kampus UIN Mahmud Yunus Batusangkar merupakan LDS, sementara baik Pemda maupun pihak kampus diwajibkan mensertifikatkan tanahnya. Itulah yang saat ini menjadi kendala dan kita upayakan alih fungsi lahan melalui kementerian ATR/BPN,” tutup bupati. (eym)
