Ketimpangan Berbasis Gender dalam Kebijakan Publik di Indonesia: Antara Religiusitas dan Hak Konstitusional Warga Negara

Penulis -

Rabu, 10 September 2025 - 20:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Padang, Prokabar – Departemen Ilmu Politik Universitas Andalas menggelar kuliah umum bertema “Ketimpangan Berbasis Gender dalam Kebijakan Publik di Indonesia: Antara Religiusitas dan Hak Konstitusional Warga Negara.”

Kegiatan ini menghadirkan Dr. Dina Afrianty dari Australian Catholic University sebagai narasumber dan Mhd Fajri, S.IP, MA (Dosen Ilmu Politik Unand) sebagai moderator.

Acara juga dihadiri oleh Wakil Dekan 1 FISIP, Dr. Tengku Rika Valentina, MA, Ketua Departemen Ilmu Politik, Dr. Zulfadli,M.Si, Ketua Program Studi S1 Ilmu Politik, Dewi Anggraini, M.Si, Prof, Dr Asrinaldi,M.Si, Sadri,M.Soc.Sc, Andhik Beni Putra,MA, Dr. Indah Adi Putri, M.IP dan Billy Febrima Hidayat, M.IP

Acara yang berlangsung di Aula Pascasarjana Unand Lantai 3 yang diikuti 120 mahasiswa Departemen Ilmu Politik. Diskusi berjalan interaktif, membuka wawasan peserta tentang bagaimana gender dan disabilitas ditempatkan dalam kebijakan publik di Indonesia, serta tantangan antara nilai religiusitas dan hak-hak konstitusional warga negara

Baca Juga :  KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan

Dalam pemaparannya, Dr. Dina menegaskan bahwa isu gender tidak bisa dilihat semata-mata dari perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Gender, menurutnya, adalah konstruksi sosial yang membentuk identitas, peran, serta perilaku seseorang.

“Norma budaya, interpretasi agama, hingga kebijakan yang diskriminatif masih menjadi penghalang besar bagi perempuan dalam mengakses ruang publik,” jelasnya.

Ia mencontohkan rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik. Meskipun regulasi telah menetapkan kuota 30 persen, faktanya representasi perempuan di DPR RI masih jauh dari setara. Hal ini diperparah dengan beban ganda yang masih ditanggung perempuan, baik dalam ranah domestik maupun publik.

Selain isu gender, Dr. Dina juga mengangkat persoalan disabilitas. Ia menguraikan bahwa disabilitas tidak terbatas pada keterbatasan fisik, tetapi juga meliputi disabilitas mental (depresi, kecemasan, PTSD), intelektual (learning disabilities, autisme), sensorik (gangguan penglihatan dan pendengaran), hingga kondisi laten seperti penyakit kronis.

Baca Juga :  Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

Kelompok disabilitas, menurutnya, kerap menghadapi tantangan berlapis, mulai dari stigma sosial, stereotip, diskriminasi, hingga minimnya kebijakan publik yang inklusif.

“Bahasa dan sikap kita sangat berpengaruh dalam menciptakan inklusi atau eksklusi. Kesetaraan dan inklusi bukan sekadar wacana hak asasi, tetapi juga syarat bagi keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi, dan demokrasi yang sehat,” ujar Dr. Dina.

Diskusi semakin hidup saat sesi tanya jawab. Salah satu mahasiswa Ilmu Politik angkatan 2023, Rahmad, memberikan pernyataan yang mendapat banyak apresiasi dari peserta:

Baca Juga :  Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar

“Orang disabilitas itu bukan cacat, tapi lingkungannya lah yang membuat dia menjadi cacat.”

Ungkapan ini mempertegas gagasan bahwa hambatan bukanlah bawaan dari individu, melainkan tercipta dari lingkungan sosial dan kebijakan publik yang belum ramah disabilitas. Perspektif ini dianggap penting untuk membangun kesadaran kolektif bahwa inklusi harus dimulai dari perubahan cara pandang masyarakat.

Kuliah umum ini menjadi ruang refleksi penting bagi civitas akademika Universitas Andalas, khususnya mahasiswa Ilmu Politik, untuk memahami bahwa isu gender dan disabilitas bukan sekadar masalah minoritas, tetapi bagian dari tantangan kebangsaan.

Laboratorium Ilmu Politik Unand berharap diskusi ini dapat menjadi langkah awal untuk mendorong perubahan nyata, baik melalui kebijakan publik yang lebih adil maupun gerakan sosial yang berpihak pada kelompok rentan.

Penulis : Rilis

Editor : Redaksi

Follow WhatsApp Channel prokabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 
Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh
KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api
KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan
Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026
Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar
Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar
HUT Pasaman Belasan SMA Sederajat Ikuti Lomba Pionering

Berita Terkait

Rabu, 7 Oktober 2026 - 12:01 WIB

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Oktober 2026 - 10:56 WIB

Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh

Rabu, 7 Oktober 2026 - 09:21 WIB

KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:53 WIB

Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:50 WIB

Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

Berita Terbaru

Daerah

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Okt 2026 - 12:01 WIB

Artikel

Pukul 23.00 WIB, Uang Tak Laku Lagi di Pasaman

Selasa, 6 Okt 2026 - 20:33 WIB