Tanah Datar, Prokabar – Bupati Tanah Datar memberikan peringatan keras kepada Wali Nagari Gurun terkait dugaan penggantian nama penerima BLT dan plagiarisme. Proses hukum terhadap kasus ini terus berlanjut.
Lima anggota BPRN Gurun mengecam Ketua BPRN, Eldiman, karena Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Khusus Nagari Gurun sejak 1 Juli 2025 tidak diketahui secara kelembagaan. Sekretaris BPRN, Mardasni, menyebut video viral yang menunjukkan kolusi antara Wali Nagari dan Eldiman semakin nyata. LHP baru diketahui pada 24 Juli, dan rapat tanggapan digelar sehari setelahnya.
Mardasni menyesalkan inspektorat tidak melibatkan lima anggota BPRN dalam pemeriksaan, memicu dugaan permufakatan jahat.
Wali Nagari mengaku mengganti satu nama penerima BLT, tetapi di hadapan Ombudsman menyebut enam nama, tanpa bantahan dari Eldiman. Nama dalam musyawarah nagari juga berbeda dengan SK, bahkan ada penerima BLT yang tidak sesuai SK.
Berita acara musyawarah khusus penggantian penerima BLT diduga fiktif karena tidak ada undangan, daftar hadir, atau dokumentasi. Anggota BPRN, Irwan Dt. Paduko Boso, menyebut tindakan ini berpotensi pidana. Wali Nagari juga diduga menjiplak tulisan Koperasi Merah Putih, menunjukkan pelanggaran etika dan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang menekankan transparansi dan akuntabilitas.
Penetapan RTLH tanpa musyawarah nagari, yang ditandatangani Eldiman atas nama BPRN, dianggap pelanggaran serius. Lima anggota BPRN mengeluarkan mosi tidak percaya dan mengusulkan reposisi kepengurusan, yang telah diserahkan ke Camat Sungai Tarab namun masih dikaji.
Kerja sama BUMNag dengan pihak ketiga senilai Rp300 juta tanpa lelang melanggar Perpres dan dilakukan tanpa musyawarah. Irwan menegaskan dana desa seharusnya memberdayakan warga Gurun, seperti melalui ternak atau budi daya ikan, bukan dialihkan ke luar nagari.
Para pemuda Gurun mendesak Sekda Tanah Datar mempercepat pengesahan reposisi dan PAW anggota BPRN agar layanan publik tidak terganggu
Penulis : Rilis
Editor : Nofal Wiska
















