Bupati Peringatkan Wali Nagari Gurun atas Dugaan Pelanggaran BLT

Penulis -

Rabu, 30 Juli 2025 - 07:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oplus_16777216

Oplus_16777216

Tanah Datar, Prokabar – Bupati Tanah Datar memberikan peringatan keras kepada Wali Nagari Gurun terkait dugaan penggantian nama penerima BLT dan plagiarisme. Proses hukum terhadap kasus ini terus berlanjut.

Lima anggota BPRN Gurun mengecam Ketua BPRN, Eldiman, karena Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Khusus Nagari Gurun sejak 1 Juli 2025 tidak diketahui secara kelembagaan. Sekretaris BPRN, Mardasni, menyebut video viral yang menunjukkan kolusi antara Wali Nagari dan Eldiman semakin nyata. LHP baru diketahui pada 24 Juli, dan rapat tanggapan digelar sehari setelahnya.

Baca Juga :  Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

Mardasni menyesalkan inspektorat tidak melibatkan lima anggota BPRN dalam pemeriksaan, memicu dugaan permufakatan jahat.

Wali Nagari mengaku mengganti satu nama penerima BLT, tetapi di hadapan Ombudsman menyebut enam nama, tanpa bantahan dari Eldiman. Nama dalam musyawarah nagari juga berbeda dengan SK, bahkan ada penerima BLT yang tidak sesuai SK.

Berita acara musyawarah khusus penggantian penerima BLT diduga fiktif karena tidak ada undangan, daftar hadir, atau dokumentasi. Anggota BPRN, Irwan Dt. Paduko Boso, menyebut tindakan ini berpotensi pidana. Wali Nagari juga diduga menjiplak tulisan Koperasi Merah Putih, menunjukkan pelanggaran etika dan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang menekankan transparansi dan akuntabilitas.

Baca Juga :  Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

Penetapan RTLH tanpa musyawarah nagari, yang ditandatangani Eldiman atas nama BPRN, dianggap pelanggaran serius. Lima anggota BPRN mengeluarkan mosi tidak percaya dan mengusulkan reposisi kepengurusan, yang telah diserahkan ke Camat Sungai Tarab namun masih dikaji.

Baca Juga :  Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar

Kerja sama BUMNag dengan pihak ketiga senilai Rp300 juta tanpa lelang melanggar Perpres dan dilakukan tanpa musyawarah. Irwan menegaskan dana desa seharusnya memberdayakan warga Gurun, seperti melalui ternak atau budi daya ikan, bukan dialihkan ke luar nagari.

Para pemuda Gurun mendesak Sekda Tanah Datar mempercepat pengesahan reposisi dan PAW anggota BPRN agar layanan publik tidak terganggu

Penulis : Rilis

Editor : Nofal Wiska

Follow WhatsApp Channel prokabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan
Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026
Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar
Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar
HUT Pasaman Belasan SMA Sederajat Ikuti Lomba Pionering
Keputusan Tim Keabsahan PORPROV Dipertanyakan, KONI Padang Pariaman Sebut Kasus Atlet Tentrem Pangestuti Belum Tuntas
Dibalut Tradisi Makan Bajamba, Malam Resepsi HUT ke-81 Sumbar Perkuat Kebersamaan dan Kolaborasi
KAI dan Polda Sumbar Perkuat Kolaborasi Hadapi Potensi Ancaman Terorisme di Moda Transportasi Kereta Api

Berita Terkait

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:55 WIB

KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:53 WIB

Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:50 WIB

Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

Senin, 5 Oktober 2026 - 07:30 WIB

Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 15:13 WIB

HUT Pasaman Belasan SMA Sederajat Ikuti Lomba Pionering

Berita Terbaru

Artikel

Pukul 23.00 WIB, Uang Tak Laku Lagi di Pasaman

Selasa, 6 Okt 2026 - 20:33 WIB