Tanah Datar, Prokabar – Ombudsman Perwakilan Sumbar mendesak dilakukannya musyawarah nagari ulang di Nagari Gurun menyusul aduan masyarakat terkait dugaan maladministrasi dalam penetapan penerima BLT dan bantuan RTLH. Penetapan penerima BLT disebut tidak sesuai dengan hasil musyawarah nagari, sementara keputusan penerima bantuan RTLH diduga diambil sepihak oleh wali nagari tanpa melibatkan musyawarah.
Sekretaris BPRN Nagari Gurun, Mardasni, yang hadir bersama empat anggota BPRN lainnya saat klarifikasi dengan Ombudsman, menyatakan kesiapan untuk menggelar musyawarah ulang dengan tiga agenda utama:
1. Membatalkan SK wali nagari tentang penetapan penerima BLT yang bertentangan dengan hasil musyawarah nagari yang telah disepakati bersama unsur lembaga dan BPRN.
2. Menetapkan kembali penerima BLT sesuai keputusan musyawarah sebelumnya.
3. Membatalkan SK penerima bantuan RTLH yang dibuat tanpa musyawarah nagari.
Mardasni menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam menggunakan kewenangan pengelolaan dana desa. Ia juga meminta Eldiman, salah satu pihak terkait, untuk tidak menandatangani keputusan atas nama BPRN secara sepihak. “Berdasarkan surat mosi tidak percaya sebelumnya, semua dokumen yang ditandatangani atas nama BPRN harus mendapat persetujuan seluruh anggota hingga SK reposisi dari bupati terbit,” ujarnya.
Peringatan atas Maladministrasi dan Proses Hukum
Musyawarah nagari ulang ini menjadi bukti adanya maladministrasi dalam pengelolaan dana desa di Nagari Gurun. Mardasni mengingatkan agar kesalahan serupa tidak terulang, mengingat kasus ini telah masuk ke ranah hukum. Beberapa waktu lalu, BPRN juga telah dimintai keterangan oleh Kejaksaan Negeri Tanah Datar terkait dugaan pelanggaran ini.
Sementara itu, proses reposisi kepengurusan BPRN yang telah diajukan wali nagari ke Camat Sungai Tarab masih berlangsung. “Kami meminta semua pihak bersabar menunggu proses reposisi. Biar lambat asal selamat, tapi kalau bisa cepat dan sesuai aturan, itu lebih baik,” tambah Mardasni.
Komitmen BPRN untuk Masyarakat
BPRN menegaskan komitmennya untuk berpihak pada kepentingan masyarakat Nagari Gurun.
“Dana desa adalah milik masyarakat dan harus diputuskan melalui musyawarah mufakat. Kami akan terus mengingatkan agar pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan dan sesuai aturan,” tegas Mardasni.
Langkah musyawarah ulang ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa serta mencegah maladministrasi di masa depan. Masyarakat Nagari Gurun kini menanti hasil musyawarah dan SK reposisi untuk memastikan keadilan dalam distribusi bantuan.
Penulis : Grok AI
Editor : Nofal Wiska
















