Skandal BLT dan RTLH di Nagari Gurun: Ombudsman Perintahkan Musyawarah Ulang, BPRN Tunggu SK Reposisi

Penulis -

Jumat, 27 Juni 2025 - 09:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tanah Datar, Prokabar – Ombudsman Perwakilan Sumbar mendesak dilakukannya musyawarah nagari ulang di Nagari Gurun menyusul aduan masyarakat terkait dugaan maladministrasi dalam penetapan penerima BLT dan bantuan RTLH. Penetapan penerima BLT disebut tidak sesuai dengan hasil musyawarah nagari, sementara keputusan penerima bantuan RTLH diduga diambil sepihak oleh wali nagari tanpa melibatkan musyawarah.

Sekretaris BPRN Nagari Gurun, Mardasni, yang hadir bersama empat anggota BPRN lainnya saat klarifikasi dengan Ombudsman, menyatakan kesiapan untuk menggelar musyawarah ulang dengan tiga agenda utama:

1. Membatalkan SK wali nagari tentang penetapan penerima BLT yang bertentangan dengan hasil musyawarah nagari yang telah disepakati bersama unsur lembaga dan BPRN.
2. Menetapkan kembali penerima BLT sesuai keputusan musyawarah sebelumnya.
3. Membatalkan SK penerima bantuan RTLH yang dibuat tanpa musyawarah nagari.

Baca Juga :  Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

Mardasni menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam menggunakan kewenangan pengelolaan dana desa. Ia juga meminta Eldiman, salah satu pihak terkait, untuk tidak menandatangani keputusan atas nama BPRN secara sepihak. “Berdasarkan surat mosi tidak percaya sebelumnya, semua dokumen yang ditandatangani atas nama BPRN harus mendapat persetujuan seluruh anggota hingga SK reposisi dari bupati terbit,” ujarnya.

Baca Juga :  KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan

Peringatan atas Maladministrasi dan Proses Hukum

Musyawarah nagari ulang ini menjadi bukti adanya maladministrasi dalam pengelolaan dana desa di Nagari Gurun. Mardasni mengingatkan agar kesalahan serupa tidak terulang, mengingat kasus ini telah masuk ke ranah hukum. Beberapa waktu lalu, BPRN juga telah dimintai keterangan oleh Kejaksaan Negeri Tanah Datar terkait dugaan pelanggaran ini.

Sementara itu, proses reposisi kepengurusan BPRN yang telah diajukan wali nagari ke Camat Sungai Tarab masih berlangsung. “Kami meminta semua pihak bersabar menunggu proses reposisi. Biar lambat asal selamat, tapi kalau bisa cepat dan sesuai aturan, itu lebih baik,” tambah Mardasni.

Baca Juga :  Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

Komitmen BPRN untuk Masyarakat

BPRN menegaskan komitmennya untuk berpihak pada kepentingan masyarakat Nagari Gurun.

“Dana desa adalah milik masyarakat dan harus diputuskan melalui musyawarah mufakat. Kami akan terus mengingatkan agar pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan dan sesuai aturan,” tegas Mardasni.

Langkah musyawarah ulang ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa serta mencegah maladministrasi di masa depan. Masyarakat Nagari Gurun kini menanti hasil musyawarah dan SK reposisi untuk memastikan keadilan dalam distribusi bantuan.

Penulis : Grok AI

Editor : Nofal Wiska

Follow WhatsApp Channel prokabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan
Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026
Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar
Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar
HUT Pasaman Belasan SMA Sederajat Ikuti Lomba Pionering
Keputusan Tim Keabsahan PORPROV Dipertanyakan, KONI Padang Pariaman Sebut Kasus Atlet Tentrem Pangestuti Belum Tuntas
Dibalut Tradisi Makan Bajamba, Malam Resepsi HUT ke-81 Sumbar Perkuat Kebersamaan dan Kolaborasi
KAI dan Polda Sumbar Perkuat Kolaborasi Hadapi Potensi Ancaman Terorisme di Moda Transportasi Kereta Api
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:55 WIB

KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:53 WIB

Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:50 WIB

Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

Senin, 5 Oktober 2026 - 07:30 WIB

Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 15:13 WIB

HUT Pasaman Belasan SMA Sederajat Ikuti Lomba Pionering

Berita Terbaru

Artikel

Pukul 23.00 WIB, Uang Tak Laku Lagi di Pasaman

Selasa, 6 Okt 2026 - 20:33 WIB