Oleh: Sri Mega Hayatulnupus
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang
Ada malam-malam yang tak lagi gelap karena tidak ada cahaya, tapi karena terlalu banyak duka. Di Padang Pariaman, Sumatera Barat, malam-malam itu datang dengan nama-nama yang kini tak bisa kita sebut tanpa rasa perih Septia Adinda, Siska Oktavia Rusdi (Cika), dan Adek Gustiana. Mereka bukan tokoh besar.
Mereka hanya gadis biasa, dengan impian sederhana dan hidup yang masih panjang. Tapi semuanya direnggut dalam sekejap, oleh seorang pria yang tak hanya membunuh, tapi juga memutilasi tubuh mereka seolah-olah mereka tidak pernah bernyawa.
Namanya Satria Juhanda, usia 26 tahun. Ia bukan orang asing bagi aparat hukum. Ia adalah residivis kasus pencabulan, yang pernah divonis, pernah dipenjara, lalu dilepas begitu saja seperti benih gelap yang disemai kembali ke tengah masyarakat tanpa penjagaan. Dan dari sana, satu demi satu gadis muda menghilang.
Pada 12 Januari 2024, Cika dan Adek terakhir terlihat bersama di Batang Anai, Keluarga melapor. Polisi mencatat, Tapi respons? Minim. Penyelidikan baru benar-benar bergerak setelah tekanan dari masyarakat dan media, Tak lama kemudian, Septia Adinda korban ketiga juga ditemukan dalam keadaan mengenaskan. Tubuh mereka dimutilasi, Disembunyikan, Dimakamkan secara paksa di tempat yang tak pernah mereka pilih. Ini bukan hanya tentang kejahatan, Ini tentang kelalaian yang membunuh.
Satria seharusnya diawasi, Ia seharusnya tidak dibiarkan kembali berbaur tanpa rehabilitasi atau pemantauan. Tapi sistem kita terlalu sering memberi “kesempatan kedua” tanpa mempertimbangkan bahwa kesempatan itu bisa jadi adalah peluang untuk kembali memangsa. Dan ia melakukannya bukan sekali, tapi tiga kali. Tiga nyawa, tiga keluarga yang hancur, dan satu masyarakat yang kini hidup dalam bayang-bayang takut.
Menurut catatan Komnas Perempuan dan data Polres Padang Pariaman, lebih dari selusin kasus kekerasan seksual dilaporkan hanya dalam tiga bulan pertama tahun 2025. Pelakunya bukan hanya orang asing. Guru ngaji, ayah tiri, tetangga, orang yang dikenal korban. Yang membuatnya lebih memilukan, mayoritas kasus tidak sampai ke meja hijau, dan jika pun dihukum, vonisnya ringan. Bahkan Satria sendiri adalah bukti hidup bahwa sistem kita gagal membedakan mana yang patut dimaafkan dan mana yang tidak bisa.
Apa gunanya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, jika pelaksanaannya compang-camping? Apa makna “negara melindungi warga negara” jika anak perempuan bisa hilang, dibunuh, dimutilasi, dan negara hanya datang setelah semuanya selesai? Kita hidup di negeri yang sering merasa cukup dengan penangkapan, lupa bahwa pencegahan adalah keadilan yang lebih bermakna.
Kegagalan terbesar dari sistem hukum kita bukan hanya membiarkan pelaku berkeliaran, tapi juga membuat keluarga korban harus mendesak polisi agar laporan diterima. Dalam kasus Cika dan Adek, keluarga mereka harus menunggu, harus mencari sendiri, harus memohon padahal laporan hilangnya mereka seharusnya langsung jadi prioritas. Tapi tidak. Karena di mata hukum yang lamban, anak perempuan sering kali hanya jadi bagian dari angka statistik, bukan nyawa yang pantas diperjuangkan sejak awal.
Lebih dari segalanya, kasus ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak dan perempuan di Indonesia masih lemah, rapuh, dan sering kali hanya kuat dalam narasi kampanye. Kita tidak punya sistem pemantauan terhadap residivis seksual. Kita tidak punya sistem deteksi dini di sekolah, di RT, atau di komunitas. Kita bahkan belum punya prosedur baku yang cepat untuk menangani laporan kehilangan anak secara serius sebelum mayat ditemukan.
Kita perlu lebih dari sekadar marah. Kita butuh perubahan. Bukan hanya dalam bentuk vonis maksimal bagi pelaku, tapi dalam bentuk sistem sosial yang melindungi. Pendidikan yang mengajarkan anak laki-laki untuk menghormati, bukan hanya mengontrol anak perempuan agar tidak “mengundang” bahaya. Polisi yang sigap menangani laporan tanpa harus viral lebih dulu. Dan sistem yang mencatat semua residivis kekerasan seksual untuk terus diawasi, bukan dilupakan begitu saja.
Kini, Septia, Cika, dan Adek telah pergi. Mereka tak akan kembali. Tapi nama mereka harus terus disebut bukan sebagai korban semata, tapi sebagai pengingat bahwa jika sistem hukum dan sosial kita tidak berubah, mereka tidak akan menjadi yang terakhir. Dan saat itu terjadi, kita tidak bisa lagi menyalahkan pelaku semata. Kita harus melihat ke cermin siapa yang sebenarnya membiarkan mereka terbunuh?
Penulis : Opini
Editor : Nofal Wiska
















