Oleh : Nabilla Arsya Amara
Mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, UIN Imam Bonjol Padang
Bolehkah mahasiswa ikut berbisik di sini? Ada yang berkreasi tapi takut karyanya dikuliti.
Menjelang hari peringatan lahirnya Pancasila pada tahun 2024 yang lalu, Semangat netizen menyala di aplikasi X membunyikan cuitan tagar #SaveJournalisticID hingga menjadi
top 5 tagar populer di Indonesia. Bagaimana tidak? Lagi-lagi karya politisi sama halnya
dengan keberadaan selebgram penuh sensasi hingga mengundang rakyat untuk menuangkan ribuan opini.
Tentu ada sebab mengapa tagar ini membuahkan berbagai isu dan polemik yang dibahas dalam agenda publik, “Yang benar saja, demokrasi mulai memudar tampaknya.”
Salah satu makna cuitan netizen yang mencemaskan eksistensi demokrasi dengan munculnya sebuah kreasi dari politisi.
Usaha revisi pemerintah terhadap RUU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran adalah
alasan dari gejolak ini terjadi, salah satunya pada pasal 50 B Ayat 2C yang isinya seakan
memutus gerak lincah jurnalistik investigasi dalam penayangan eksklusifnya lambat laun terasa seperti angsuran pembungkaman pers. Sebuah pemberitaan dengan tajuk “Siasat Beres-Beres Di Akhir Kekuasaan” dari salah satu media amat menggoreng atensi masyarakat
untuk mengambil peran mengawasi jalannya Rancangan Undang-Undang ini hingga nantinya disahkan.
Kelas mata kuliah Etika dan Regulasi Penyiaran membuka wawasan, menerangkan betapa “jagonya” posisi seorang jurnalis sebagai pilar keempat dalam demokrasi ini, mengemban fungsi yang amat penting dalam pemenuhan informasi bagi masyarakat dan sebagai kontrol sosial kehidupan berbangsa dan bernegara. Materi kuliah yang selalu melekat di kepala adalah kebebasan pers dalam mengemas informasi sesuai etika dan kaidahnya, karena di sini lagi-lagi jurnalis dan wewenangnya akan selalu berupaya menjaga hal-hak masyarakat dalam memperoleh informasi dari berbagai sumber, “Cover All Side” istilahnya,
hingga nantinya dapat dikemas beberapa sudut pandang yang sekaligus menjadi kekayaan informasi hingga dapat mencapai titik netralitas objektif pada pemberitaan.
Sejalan dengan cuitan netizen yang berbunyi “Kita nggak bisa menerima informasi mentah-mentah dari satu
pihak seperti pemerintah saja…”
Di Sumatera Barat khususnya di Kota Padang pada tanggal 24 Mei 2024 tepat di
depan Mesjid Raya Sumatera Barat, koalisi masyarakat pers seluruh Sumatera Barat bersatu menggelar aksi unjuk rasa menolak revisi UU No.32 tentang penyiaran ini, tak lupa eksistensi segenap rekan-rekan Lembaga Pers Mahasiswa yang nantinya merupakan cikal bakal lahirnya pers negara juga ikut andil mengawasi jalannya aksi hingga nantinya diharapkan pemerintah dan pihak terkait dapat menghasilkan keputusan yang tidak merugikan pihak
manapun.
Kreasi politisi yang satu ini juga menuai polemik ketika diketahui bahwa ternyata
Dewan Pers tidak dilibatkan dalam hal ini (Kumparan, 16 Mei 2024), tentu sebagai respon dewan pers menolak draft dari RUU tersebut karena dinilai menghilangkang independensi jurnalis.
Di kelas mata kuliah Jurnalistik semester lalu juga disebutkan bahwa seorang jurnalis
adalah Watch Dog (Anjing Penjaga) sebagai pemenuhan fungsinya dalam memberikan
informasi, edukasi, persuasi, hiburan dan kontrol sosial, jika terdapat pembatasan pada Jurnalistik Investigasi yang notabene-nya adalah tingkat jurnalis tertinggi karena
membutuhkan proses yang panjang dalam membedah suatu fenomena saja masih
ditangguhkan, bagaimana dengan nilai pentingnya sebuah fakta dan data di dalamnya?
Bagaimana pentingnya nilai netralitas dan akurasi sehingga bisa menjadi berita yang
berkualitas?
Bagaimana fungsi informasi, edukasi, dan kontrol sosial itu bisa berjalan dengan
semestinya? Apakah ada ketakutan jika nantinya lahir dukumenter “Dirty Vote” selanjutnya?
Sedikit angin segar ketika perwakilan salah satu anggota komisi I DPR RI
mengatakan bahwa RUU ini masih dalam pertimbangan dan perlu menerima masukan dari berbagai pihak (Kumparan, 16 Mei 2024), sebuah harapan tentunya ditujukan untuk upaya membangun sebuah negara demokrasi menjadi lebih baik lagi, sebuah harapan agar nantinya dalam pembuatan undang-undang yang menangguhkan nasib banyak orang agar lebih transparan dan bukan hanya didasari pada keinginan golongan belaka, karena di sini kita semua percaya bahwa cita-cita bangsa akan terlaksana ketika semua didasarkan pada “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial…”
Sehat-sehat Indonesiaku.
Penulis : Opini
Editor : Redaksi
















